TENGGARONG – Sidang Paripurna ke-7 DPRD Kutai Kartanegara menjadi kesempatan bagi Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) untuk tahun anggaran 2023. LKPJ ini merupakan bukti pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam tahun kedua periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, yang diwujudkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2023 dengan fokus pada “Peningkatan Infrastruktur Dasar, Konektivitas, dan Pengembangan SDM”.
Sunggono memberikan penghargaan kepada Pimpinan Kukar, anggota DPRD, dan Forkopimda atas kerjasama yang solid selama Tahun Anggaran 2023.
“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita telah mencapai 75,95% pada tahun 2023, meningkat 0,85% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan IPM yang berkelanjutan,” ucap Sunggono.
Angka Kemiskinan di tahun 2023 tercatat turun menjadi 7,61%, menurun 4,397% dari tahun sebelumnya.
“Kami menempatkan isu kemiskinan sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah, yang kami atasi melalui berbagai program dari Pemerintah Kabupaten Kukar untuk mengurangi angka kemiskinan,” terangnya.
Sunggono menutup laporannya dengan menekankan bahwa Pemkab Kukar telah meluncurkan Rumah Besar Pengentasan Kemiskinan. Inisiatif ini dirancang untuk memperkuat kerjasama dengan semua pihak terkait dan mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut. (Yah/Adv/DiskominfoKukar)
