Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, mengungkapkan keprihatinannya terkait kurangnya fasilitas pendidikan di daerah tersebut.
“Kondisi ini menghambat kemajuan sektor pendidikan secara keseluruhan di Kaltim, terutama di tingkat kabupaten dan kota,” katanya, Minggu (10/11/24).
Menurut Salehuddin, minimnya fasilitas pendidikan memengaruhi kualitas pembelajaran yang diterima oleh masyarakat di seluruh wilayah Kaltim.
“Masalah ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah provinsi untuk segera memperbaiki kondisi yang ada,” ujarnya.
Salehuddin menilai, ketidakseimbangan dalam penyediaan fasilitas pendidikan ini sangat disayangkan karena berdampak langsung pada proses belajar mengajar. Ia juga menggarisbawahi bahwa hambatan ini menghalangi kemajuan pendidikan di daerah.
Lebih lanjut, politisi Partai Golkar ini mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim untuk meningkatkan koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta melibatkan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian masalah fasilitas pendidikan.
“Koordinasi yang lebih baik antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota sangat diperlukan. Saya juga mendorong pembentukan Satgas untuk menangani permasalahan ini secara cepat dan efektif,” tuturnya.
Selain itu, Salehuddin menegaskan bahwa masalah pendidikan tidak bisa diselesaikan oleh dinas pendidikan saja.
Untuk itu, ia mengusulkan agar Satgas yang dibentuk melibatkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pertanahan. Hal ini dimaksudkan untuk memperlancar koordinasi dan memastikan masalah pendidikan dapat ditangani dengan lebih maksimal.
Di akhir pernyataannya, Salehuddin berharap dengan adanya perhatian lebih dari pemerintah, sektor pendidikan di Kaltim dapat berkembang dengan lebih baik dan merata ke seluruh pelosok daerah. (ADV)
