SAMARINDA – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus berupaya memperkuat strategi penurunan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup lansia melalui program Bangga Kencana. Dalam Workshop Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting yang diadakan di Hotel Gran Verona, Samarinda, pada Kamis (14/11/2024), Kepala DPPKB Achmad Junaidi B menegaskan pentingnya keselarasan program di semua tingkatan pemerintahan untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan.
“Workshop ini sangat penting untuk memastikan tidak ada perbedaan dalam penerapan program antara kabupaten, kecamatan, dan desa. Kami hadirkan narasumber kompeten dari BKKBN agar setiap pihak memiliki pemahaman yang sama, sehingga program dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing,” kata Junaidi, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kutim.
Kegiatan ini melibatkan perangkat daerah dan para camat dari seluruh kecamatan di Kutim. Junaidi menyoroti peran penting camat sebagai ketua TPPS tingkat kecamatan dalam mengawasi pelaksanaan program. Tak hanya fokus pada penurunan stunting, DPPKB Kutim juga mensosialisasikan pembentukan Sekolah Lansia, yang bertujuan untuk menjaga kesehatan dan produktivitas lansia agar tetap aktif dalam masyarakat.
“Kami berencana melibatkan kepala desa, istri camat, dan bunda genre di desa-desa agar peran mereka lebih signifikan dalam mendukung program Bangga Kencana dan penurunan stunting ini,” tambah Junaidi di hadapan para peserta, termasuk Kepala Kemenag Kutim Ahmad Berkati, tim pendamping keluarga, penyuluh lapangan KB, IpeKB, dan undangan lainnya.
Kepala Perwakilan BKKBN, Sunarto, yang hadir sebagai narasumber, menekankan pentingnya implementasi Bangga Kencana sebagai program pembangunan keluarga yang komprehensif. “Di workshop ini kita akan meninjau capaian terkait penanganan stunting serta mengevaluasi sinergi TPPS yang ada di Kabupaten Kutai Timur,” ungkap Sunarto. Ia menjelaskan bahwa meskipun tanggung jawab teknis ada di DPPKB tingkat kabupaten/kota, sinergi dengan pemerintah pusat tetap diperlukan untuk hasil yang optimal.
Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) menunjukkan bahwa angka prevalensi stunting di Kutim masih tinggi, yaitu 29 persen. Sunarto menyoroti bahwa meskipun angka kemiskinan telah menurun, penurunan stunting membutuhkan strategi yang lebih efektif. “Harapannya, workshop ini bisa menjadi momen untuk menemukan solusi konkret dalam penanganan stunting di tahun-tahun mendatang. Data terbaru menunjukkan bahwa angka keluarga miskin dan sangat miskin di Kutai Timur sudah menurun, namun angka stunting masih tinggi. Ini menjadi perhatian kami agar strategi 2025 bisa lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Sunarto juga mengingatkan pentingnya menyiapkan SDM berkualitas pada 2045, saat Kalimantan Timur berperan sebagai Ibu Kota Negara (IKN). “Stunting harus kita tekan agar SDM berkualitas dan generasi muda siap berkontribusi di IKN. Tantangan ke depan sangat besar, tapi dengan SDM yang sehat dan terdidik, Kutai Timur dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional,” tutupnya.
Workshop ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat dalam upaya penurunan angka stunting serta mendukung program-program yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat.
