SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) se-Kutim di Hotel Royal Victoria. Dalam acara ini terungkap, jarak dan cuaca laut jadi tantangan tersendiri pendistribusian logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ada beberapa wilayah di Kutim yang jauh dari pusat kota sehingga harus ditempuh melalui jalur laut.
Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Sangatta dalam Rakor memaparkan, pengiriman logistik melalui jalur laut mencakup 7 Pos AL. Desa Sandaran dan Tanjung Mangkalihat, Kecamatan Sandaran menjadi lokasi paling jauh, di mana estimasi perjalanan dari Kota Sangatta, jika melalui jalur darat bisa mencapai 13 sampai 15 jam. Menurut survey, 15 jam adalah waktu tercepat yang dilalui via jalur darat, bahkan bisa sampai 17 jam jika menyesuaikan pasang surut air laut.
Untuk sampai di Desa Sandaran dan Tanjung Mangkalihat, harus melewati penyeberangan dengan 2 alternatif, diantaranya Penyebrangan GM Desa Sempayau Kecamatan Kaubun ke Desa Pelawan dan Penyeberangan Sangkulirang Desa Benua Baru Ulu ke Desa Tungkap. Jika melewati penyeberangan GM, rute lebih pendek melewati perkebunan kelapa sawit, tapi penyeberangan tergantung pasang surut air laut. Penyeberangan GM hanya dapat dilakukan saat air laut pasang, yakni pada pukul 02.00 sampai 09.00 Wita dan 15.00 sampai 21.00 Wita. Sedangkan penyeberangan Sangkulirang rutenya lebih panjang, waktunya jam 06.00 – 11.00 Wita dan 16.00 – 22.00 Wita.
“Proses pendistribusian diantisipasi dengan perencanaan matang, salah satunya memperhitungkan pasang surut air laut agar logistik sampai tepat waktu,” ungkap Lanal Sangatta.
Sementara itu, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim H M Agus Hari Kesuma menggarisbawahi pentingnya peran seluruh pihak dalam menciptakan suasana kondusif jelang pilkada. Semua potensi risiko harus dipetakan sedini mungkin guna mempercepat langkah antisipasi.
“Setiap pihak harus meningkatkan perannya, memperkuat silaturahmi dan menyatukan visi demi suksesnya Pilkada Kutim 2024. Potensi kerawanan ada, tetapi kami optimistis, insyaAllah, hal itu dapat diredam,” ujar Agus di hadapan para peserta Rakor, yang terdiri dari berbagai unsur pimpinan daerah, termasuk Ketua DPRD Kutim Jimmy, Kapolres Kutim AKBP Chandra Hermawan, perwakilan Kodim 0909/KTM, Lanal Sangatta, Camat, Kapolsek, dan Danramil se-Kutim. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutim selaku inisiator juga hadir bersama Badan Intelijen Nasional (BIN).
Rakor bertema “Konsolidasi Forkopimda dengan Forkopimcam Menjelang Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024” ini bertujuan untuk menguatkan sinergi seluruh pihak dalam mengantisipasi kerawanan yang timbul sebelum, selama, maupun sesudah Pilkada.
Lebih lanjut Agus juga mengingatkan semua Aparatur Sipil Negara (ASN) agar netral dalam Pilkada. Hal tersebut, kata Agus, merupakan harga mati, begitu pula TNI-Polri. Agus minta sinergi eksekutif, legislatif, dan yudikatif terus diperkuat sebagai langkah antisipasi.
Senada, Ketua DPRD Kutim, Jimmy mengingatkan, meski para legislator akan mendukung pasangan calon (paslon) sesuai instruksi partai, netralitas sebagai pejabat daerah tetap harus diutamakan.
“Meski netralitas ini kerap menjadi tantangan, khususnya di Kutim, kami memiliki kewajiban untuk menjamin Pilkada berlangsung damai. Terlebih lagi, Kutim berbatasan langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN),” jelas Jimmy.
Sementara itu, Kapolres Kutim AKBP Chandra Hermawan melaporkan kesiapan aparat keamanan. Menurutnya, sebanyak 414 personel Polres akan dilibatkan dengan dukungan tambahan 100 personel dari Polda dan 100 lainnya dari Brimob dan Samapta. Setiap dua personel akan ditempatkan di tiap TPS untuk kawasan rawan guna menjaga stabilitas di lapangan. Kapolres mengingatkan pentingnya pengawasan langsung agar tidak terjadi politik uang dan potensi kecurangan lainnya.
“Kami mendorong masyarakat untuk memverifikasi setiap informasi terkait pilkada. Jangan sampai berita hoaks memicu konflik, apalagi sampai berujung benturan fisik,” ucapnya.
Sementara Kodim 0909/KTM mencatat salah satu tantangan dalam demokrasi di Kutim adalah kedewasaan masyarakat dalam berpolitik. Meskipun pelaksanaan Pilkada sebelumnya berjalan kondusif, rendahnya partisipasi pemilih perlu diperhatikan. Edukasi politik yang baik dan benar harus diberikan secara luas agar masyarakat lebih dewasa dalam menggunakan hak pilihnya.
Ketua DPRD Kutim Jimmy juga menggarisbawahi hal ini. Menurutnya, semua pihak harus memperbaiki tingkat partisipasi pemilih dengan memberikan edukasi tentang demokrasi yang beretika.
“Partisipasi pemilih yang rendah akan mempengaruhi hasil pilkada dan kualitas kepemimpinan di Kutim,” ujarnya.
Rakor menghasilkan rekomendasi penting, salah satunya penambahan polsek dan koramil di kecamatan minim fasilitas keamanan. Pjs Bupati Kutim melalui Kapolres juga merekomendasikan kepada Kapolda untuk merekrut personel kepolisian dari warga lokal agar lebih berkenan ditempatkan di daerah terpencil.
“Ke depan, kami berharap konsolidasi yang telah terbentuk ini bisa dipertahankan. Semua Forkopimcam diharapkan segera berkoordinasi dengan Forkopimda jika ada potensi kerawanan,” tandas Agus.
Tercatat untuk daftar pemilih Pilkada Kutim, jumlahnya mencapai 429.640 warga, dengan 297.994 daftar pemilih tetap. Sebanyak 160.805 pemilih adalah laki-laki dan 137.189 pemilih perempuan. Para pemilih tersebar di 18 Kecamatan serta 141 kelurahan/desa dengan 171 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sementara titik rawan tersebar di sekitar sekitar 500 lokasi. Dengan berbagai langkah antisipatif dan konsolidasi yang terus diperkuat, seluruh pihak optimistis Pilkada Kutim 2024 akan berlangsung aman, lancar, dan sukses. (*)
