JAKARTA – Beragam lembaga survei mempublikasi hasil survei kepuasan publik menyangkut kinerja Kabinet Merah Putih dalam rentan 100 hari perjalanan kabinet ini. Evaluasi kinerja semacam ini lazim terjadi dalam setiap momentum awal kepemimpinan. Di tengah riuh evaluasi kinerja kabinet merah putih itu, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) juga ikut menyoroti kinerja kabinet merah putih, utamanya pada pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral. Sorotan dan kritik itu disampaikan secara langsung oleh Ketua Bidang ESDM DPP IMM Muh. Idil.
“Secara umum, kami apresiasi kinerja Kabinet Merah Putih dalam 100 hari pertama ini di bahwa kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Secara general, menurut kami pemerintahan ini bisa berjalan efektif, progresif dan produktif, utamanya pada bidang sosial, pendidikan dan kesehatan”, ucap Idil saat ditemui di Menteng (24/01/2024).
Kendati terdapat kemajuan pada beberapa segi, menurut Idil kepemimpinan di wilayah pengelolaan ESDM belum berjalan maksimal, bahkan cenderung mengalami stagnasi dan distorsi.
“Saya kira kinerja Kementerian ESDM di 100 hari pertama ini sangat buruk di bawah kepemimpinan Pak Bahlil. Kita lihat, hampir tidak ada program prioritas yang jelas dan lugas. Contohnya, persoalan tambang ilegal yang sampai sekarang masih marak. Tambang ilegal ini sudah makan ratusan korban jiwa dan kebocoran anggaran negara. Apa solusi Pak Bahlil soal kasus ini?, saya kira belum ada alternatif yang lugas. Tanda Pak Bahlil tak paham masalah prioritas”, tegas Idil.
Bukan hanya soal tambang ilegal, Idil juga menyoroti kelambanan Bahlil dalam mengelola dampak ekologis dari pertambangan sehingga pelan dan pasti pengelolaan tambang berdampak buruk pada lingkungan.
“Belum lagi dampak ekologisnya. Saya kira, per hari ini belum ada strategi dan program yang jelas tentang bagaimana Pak Bahlil bisa tangani dampak lingkungan dari pertambangan. Ini yang buat pertambangan justru berdampak destruktif. Sederhananya, kecerobohan kepemimpinan Pak Bahlil itu sudah berdampak buruk pada sektor ekonomi, sosial dan lingkungan”, tegasnya.
Menurut Idil, memburuknya kinerja kementerian ESDM diakibatkan dari inkompetensi Bahlil sebagai Menteri.
“Belum ada bukti valid yang menunjukkan Pak Bahlil kompeten di bidang ESDM ini. Ini terang kita lihat dari tiadanya visi yang jelas, tidak ada program prioritas juga kemampuan mengelola kementerian ini agar lebih produktif dan progresif”, lanjut Idil.
Terakhir, Idil meminta Presiden Prabowo Subianto tegas untuk mengevaluasi kinerja Bahlil dan mengambil langkah-langkah tegas.
“Pak Prabowo seharusnya ambil sikap tegas, evaluasi kinerja Pak Bahlil. Kalau tidak, pengelolaan ESDM di Indonesia ini rawan mengalami stagnasi, bahkan kemunduruan”, tutupnya.
