Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, M. Andriansyah, menegaskan komitmennya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kota, terutama terkait pengelolaan sampah dan kemacetan. Ia menyoroti pentingnya sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan kebijakan yang lebih efektif dan efisien.
Dalam pernyataannya di kantor DPRD Samarinda, Andriansyah menekankan perannya dalam mengawal isu-isu tersebut secara aktif. “Kalau teman-teman wartawan tahu, saya yang paling giat saat ini bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah sampah ini,” ujarnya. Menurutnya, DPRD telah menyampaikan berbagai permasalahan langsung ke OPD terkait untuk mencari solusi konkret.
Salah satu tantangan utama dalam menangani sampah dan kemacetan di Kota Tepian adalah adanya tumpang tindih tugas dan fungsi antar OPD. Andriansyah mengungkapkan bahwa banyak proyek yang sebelumnya dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kini harus dialihkan ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM). Hal ini dilakukan untuk menghindari area tanggung jawab yang tidak jelas atau ‘daerah abu-abu’ dalam pelaksanaan kebijakan.
“Permasalahan yang sering muncul adalah irisan tupoksi antara OPD. Contohnya antara PUPR dengan PERKIM. Dulu, PUPR bisa membangun jalan di daerah perumahan, bisa membangun parit. Tapi sekarang sudah kami tegaskan, mulai sekarang tidak boleh ada lagi ‘daerah abu-abu’,” jelasnya.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Andriansyah mengungkapkan bahwa mulai tahun ini, proyek-proyek yang menjadi tanggung jawab PERKIM telah mendapatkan anggaran khusus. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan memastikan setiap OPD bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi dalam menangani permasalahan kota. Dengan pembagian tugas yang lebih jelas, diharapkan tidak hanya pengelolaan sampah yang lebih baik, tetapi juga penanganan kemacetan yang lebih terkoordinasi dan terstruktur.
Masyarakat Samarinda pun menaruh harapan besar terhadap langkah yang diambil DPRD. Namun, apakah kebijakan ini benar-benar akan memberikan hasil nyata atau sekadar wacana, masih perlu waktu dan evaluasi lebih lanjut. Sejauh ini, sinergi antara OPD dan dukungan politik menjadi faktor kunci dalam memastikan implementasi kebijakan yang optimal.(Mujahid)
