Samarinda – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menegaskan bahwa dalam dua minggu ke depan pihaknya akan memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mitra kerja terkait guna mengevaluasi realisasi anggaran serta program kerja tahun 2024. Langkah ini dilakukan untuk menilai capaian program yang telah berjalan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merancang strategi untuk tahun 2025.
“Wali kota baru saja dilantik, dan anggaran baru berjalan sekitar satu bulan. Dalam dua minggu ini, kami akan memanggil OPD serta mitra kerja Komisi II untuk menanyakan apa yang sudah dikerjakan pada 2024, apa kendalanya, serta program apa yang belum terlaksana,” ujar Iswandi saat ditemui di kantor DPRD Samarinda.
Selain evaluasi tahunan, DPRD juga berencana menerapkan sistem pemantauan berkala setiap tiga bulan. Langkah ini bertujuan untuk mencegah keterlambatan atau hambatan dalam pelaksanaan program, serta memastikan bahwa setiap perencanaan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap perencanaan memiliki evaluasi berkala setiap tiga bulan. Ini agar permasalahan tidak berlarut-larut dan bisa segera dicarikan solusinya,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Iswandi juga menyoroti potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih mengalami kebocoran di beberapa sektor. DPRD berkomitmen untuk melakukan pembahasan mendalam terkait angka-angka anggaran dan sumber pemasukan bagi kas daerah guna meningkatkan efisiensi keuangan kota.
“Kami akan membedah secara kritis angka-angka dalam anggaran, terutama terkait PAD. Kami melihat masih banyak kebocoran yang harus segera ditangani,” tegasnya.
Selain itu, DPRD juga meminta agar Pemerintah Kota Samarinda segera memberikan catatan resmi terkait perubahan anggaran, khususnya dalam program bantuan pendidikan Merdeka Belajar Gratis (MBG). Menurut Iswandi, hingga kini DPRD belum menerima laporan resmi mengenai revisi anggaran tersebut.
“Sampai sekarang, kami belum menerima catatan resmi terkait perubahan anggaran di sektor pendidikan dalam program MBG ini. Saya akan meminta Pemkot untuk segera mengirimkannya,” tutupnya.
Dengan langkah-langkah evaluasi yang ketat dan pemantauan berkala, DPRD berharap anggaran dan program pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan transparan, demi kepentingan masyarakat Samarinda.(Mujahid)
