TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus mengupayakan langkah konkret untuk memastikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berjalan optimal.
Salah satu strategi utama yang kini diterapkan adalah melibatkan Ketua RT dan pemerintah desa dalam validasi dan pemutakhiran data peserta JKN agar program ini tepat sasaran.
Dengan proyeksi penambahan 1.500 peserta JKN per bulan pada 2025, kebutuhan anggaran untuk program ini diperkirakan mencapai Rp69,7 miliar.
Beban pembiayaan ini menjadi tantangan besar bagi Pemkab Kukar dalam memastikan layanan kesehatan tetap berjalan tanpa hambatan.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menegaskan bahwa meskipun cakupan Universal Health Coverage (UHC) telah mencapai 98,18 persen, masih ada pekerjaan besar dalam memastikan validitas data peserta.
“Diperlukan sinkronisasi lebih lanjut agar data lebih akurat dan bantuan tepat sasaran. Pemerintah desa dan Ketua RT memiliki peran penting dalam memastikan data selalu terbarui, karena mereka yang paling memahami kondisi masyarakat di lapangan,” ujarnya, Minggu (2/3/2025).
Salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan JKN adalah adanya peserta yang sudah tidak memenuhi syarat tetapi masih terdaftar, serta masyarakat miskin yang belum masuk dalam sistem bantuan iuran JKN.
Oleh karena itu, Pemkab Kukar berupaya meningkatkan akurasi dan transparansi data dengan memanfaatkan laporan dari Ketua RT dan pemerintah desa.
Ketua RT memiliki akses langsung terhadap data warga di wilayahnya dan dapat membantu mengidentifikasi peserta yang telah meninggal, pindah domisili, atau yang kondisinya berubah menjadi tidak lagi membutuhkan bantuan iuran JKN.
Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan dapat lebih tepat sasaran dan tidak terbuang sia-sia.
Selain itu, Pemkab Kukar juga berencana mengoptimalkan sistem pendataan berbasis teknologi agar proses validasi lebih cepat dan efisien.
Di sisi lain, BPJS Kesehatan Cabang Kukar juga mencatat bahwa peningkatan jumlah peserta JKN berdampak pada tingginya permintaan layanan kesehatan.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kukar, Ika Irawati, menyebutkan bahwa kondisi ini menjadi tantangan besar tetapi juga peluang untuk lebih memajukan sistem kesehatan di Kukar.
“Proyeksi jumlah peserta yang terus berkembang menjadi tantangan tersendiri. Namun, ini juga kesempatan bagi kita untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan,” katanya.
Untuk mengatasi lonjakan permintaan layanan kesehatan, Pemkab Kukar dan BPJS Kesehatan memperkuat sinergi dengan fasilitas kesehatan, memastikan ketersediaan tenaga medis, serta mengoptimalkan pemanfaatan anggaran agar tidak terjadi defisit dalam pembiayaan layanan.
Selain mengandalkan anggaran daerah, Pemkab Kukar juga mempertimbangkan keterlibatan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Kami ingin memastikan JKN tetap berjalan tanpa membebani anggaran daerah. Oleh karena itu, kami akan menggandeng perusahaan-perusahaan di Kukar untuk berkontribusi dalam pendanaan kesehatan masyarakat,” jelas Sunggono.
Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi beban keuangan daerah, sekaligus memperluas cakupan layanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Dengan berbagai langkah strategis yang telah dirancang, Pemkab Kukar tetap berkomitmen untuk memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh warganya.
Keberlanjutan program JKN di Kukar tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah, tetapi juga dukungan dari berbagai pihak, termasuk BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, sektor swasta, serta peran aktif masyarakat melalui RT dan desa.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap warga Kukar memiliki akses kesehatan yang layak. Dengan kerja sama yang baik, JKN bisa terus berjalan optimal dan memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat,” tutup Sunggono. (ADV)
