Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus berupaya mempercepat realisasi program tiga juta rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam mendukung program ini, Pemkab Kukar telah menyiapkan skema lahan dan mekanisme Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang lebih terjangkau agar masyarakat dapat memiliki hunian layak dengan biaya yang lebih ringan.
Asisten I Setkab Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mengikuti arahan dari pemerintah pusat serta berkoordinasi dengan kementerian terkait guna memastikan program ini berjalan efektif di wilayah Kukar.
“Kami Pemkab Kukar siap mendukung program ini. Langkah pertama yang akan kami lakukan adalah menginventarisasi tanah atau lahan yang akan digunakan agar program ini dapat segera direalisasikan,” ujar Akhmad Taufik di Tenggarong, Selasa (18/3/2025).
Sebagai langkah awal dalam mendukung program ini, Pemkab Kukar akan mengambil beberapa tindakan strategis, antara lain Inventarisasi dan Penyediaan Lahan.
Pemerintah daerah akan melakukan pendataan tanah yang tersedia, baik yang dimiliki pemerintah maupun yang dapat dikembangkan bekerja sama dengan pengembang swasta.
Menyesuaikan peruntukan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar pembangunan rumah bersubsidi tidak menyalahi aturan tata kota dan lingkungan.
Mengidentifikasi lokasi yang strategis dan memiliki akses mudah ke fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, pasar, dan transportasi umum.
Kemudian, melakukan Koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Pengembang. Pemkab Kukar akan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta pengembang perumahan untuk menentukan model hunian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Menjalin sinergi dengan Bank Tabungan Negara (BTN) serta lembaga keuangan lainnya guna mendukung pembiayaan rumah bersubsidi dengan skema kredit kepemilikan rumah (KPR) yang ringan.
Lalu, Sosialisasi dan Pendataan Masyarakat Berhak. Pemerintah daerah akan melakukan sosialisasi ke masyarakat agar program ini bisa dimanfaatkan oleh mereka yang benar-benar membutuhkan, terutama pekerja informal dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Menyiapkan mekanisme pendataan calon penerima rumah bersubsidi agar distribusinya lebih transparan dan tepat sasaran.
Adapun, program pembangunan tiga juta rumah bersubsidi ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat Kukar, terutama dalam hal mempermudah akses hunian layak.
Dengan adanya rumah bersubsidi, masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini kesulitan memiliki rumah sendiri bisa mendapatkan hunian dengan harga yang lebih terjangkau dan skema cicilan yang ringan.
Lalu, .eningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Program ini tidak hanya menyediakan rumah bagi masyarakat, tetapi juga akan membuka peluang kerja bagi tenaga lokal di sektor konstruksi, material bangunan, dan industri terkait lainnya. Dengan demikian, dampaknya akan meluas ke perekonomian daerah.
Mengurangi permukiman kumuh. Dengan tersedianya rumah bersubsidi, masyarakat yang selama ini tinggal di kawasan kumuh atau rumah tidak layak huni bisa mendapatkan hunian yang lebih sehat dan layak.
Meskipun program ini sangat potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemkab Kukar juga menghadapi beberapa tantangan dalam pelaksanaannya.
Di antaranya ketersediaan lahan yang sesuai, pendanaan dan skema pembiayaan, dan permintaan yang tinggi namun stok rumah yang terbatas.
Sebab itu, Pemkab Kukar berharap bahwa program tiga juta rumah bersubsidi ini bisa menjadi solusi jangka panjang bagi masyarakat yang membutuhkan hunian layak dengan harga terjangkau.
Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, program ini diharapkan bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami optimistis program ini dapat segera terealisasi dengan baik. Kami akan bekerja keras memastikan bahwa masyarakat Kukar yang membutuhkan rumah dapat memperoleh hunian yang layak dengan harga terjangkau,” pungkas Akhmad Taufik. (adv)
