TENGGARONG – Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kutai Kartanegara (Kukar) pada 19 April 2025, Pemerintah Kabupaten Kukar menunjukkan komitmen penuh menjaga partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektor, mulai dari OPD, kecamatan, hingga RT.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar memimpin koordinasi sosialisasi dan distribusi informasi terkait PSU, dengan mengandalkan pola komunikasi cepat dan merata, terutama ke wilayah terdampak pemungutan ulang.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Ini kerja tim seluruh jajaran pemerintahan, dari tingkat kabupaten sampai ke tapak desa. Yang paling penting adalah semua elemen tahu peran dan bergerak bersama menjaga kualitas demokrasi,” tegas Kepala Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti, Rabu (9/4/2025).
Salah satu bentuk sinergi itu adalah pelibatan seluruh OPD, camat, lurah, dan kepala desa dalam sosialisasi PSU melalui rapat virtual lintas wilayah. Setiap pihak diminta menyampaikan informasi ke warga, baik secara daring, lisan, maupun melalui kanal informal seperti grup WhatsApp RT dan tokoh masyarakat.
Langkah ini diambil karena waktu pelaksanaan PSU tergolong singkat, dan tidak semua wilayah Kukar terdampak. Oleh sebab itu, akurasi informasi dan kesinambungan komunikasi menjadi kunci dalam menjaga tingkat partisipasi pemilih.
“Kalau komunikasi lintas sektor ini berjalan, maka pesan bisa sampai dengan cepat dan warga tahu pentingnya datang ke TPS. Ini bukan hanya soal angka partisipasi, tapi soal keterlibatan warga dalam menentukan masa depan daerahnya,” ujar Rinda.
Kesbangpol juga menekankan bahwa peran penyelenggara tidak bisa berdiri sendiri. Dukungan dari perangkat daerah lain dibutuhkan untuk menjaga netralitas, memperkuat edukasi politik yang sehat, dan menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat.
Rinda menyebut PSU ini bukan hanya ajang evaluasi pemilu, tetapi sekaligus cermin sinergi antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat. Suksesnya PSU akan menjadi indikator kedewasaan berdemokrasi yang nyata di Kukar.
“Kami ingin warga merasa bahwa pemerintah hadir bersama mereka dalam proses ini, bukan sekadar jadi pengamat. Itulah wajah demokrasi yang sehat,” pungkasnya.
Dengan kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan aktif seluruh lapisan pemerintahan, Pemkab Kukar optimistis PSU berjalan lancar dan tetap menjaga semangat partisipatif masyarakat dalam demokrasi lokal. (adv)
