TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menunjukkan keseriusannya dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis digital melalui dukungan terhadap inovasi layanan publik Polres Kukar.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, ikut melaunching Pantau BPKB Etam, sebuah sistem layanan daring untuk memantau proses penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), di Taman Pedestrian Tanjong Tenggarong, Jumat (4/7/2025).
Inovasi ini hadir sebagai jawaban atas keluhan masyarakat yang kerap kali mengalami ketidakpastian proses administrasi kendaraan, seperti balik nama, penggantian alamat, hingga pengurusan BPKB duplikat.
Melalui website www.satlantaskukar.net, masyarakat kini dapat mengakses informasi real-time terkait dokumen kendaraan mereka, tanpa harus antre atau bolak-balik ke kantor polisi.
“Langkah ini bukan hanya tentang efisiensi, tetapi tentang transparansi. Masyarakat berhak tahu sejauh mana proses BPKB mereka berjalan. Lewat digitalisasi, semua menjadi lebih terang benderang,” ujar Aulia dalam sambutannya.
Turut hadir dalam peluncuran tersebut Wakapolres Kukar AKBP Dody Surya Putra, Wakil Ketua III DPRD Kukar Aini Faridah, serta para camat, lurah, dan kepala desa se-Kukar, menunjukkan dukungan lintas sektor terhadap inisiatif ini.
Lebih jauh, Aulia menekankan bahwa layanan Pantau BPKB Etam juga sejalan dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak kendaraan bermotor.
Dengan proses yang lebih mudah dan terpantau, diharapkan kepatuhan wajib pajak meningkat.
“Semakin cepat masyarakat mendapatkan dokumennya, semakin besar kepercayaan mereka untuk tertib administrasi. Ini langsung berdampak pada pemasukan daerah yang bisa digunakan untuk pembangunan,” tambahnya.
Aplikasi ini juga menjadi tonggak penting dalam penataan kendaraan dinas milik pemerintah daerah.
Dengan sistem yang terdigitalisasi, proses pengawasan dan verifikasi kendaraan operasional bisa dilakukan secara akurat dan minim risiko penyimpangan.
“Ini sinergi nyata antara Polres Kukar dan Pemkab Kukar. Bukan hanya mendigitalisasi layanan, tapi juga mendorong akuntabilitas penggunaan aset negara,” terang Aulia.
Pemerintah daerah pun mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memanfaatkan sistem ini secara maksimal dan turut menyebarluaskan informasi kepada lingkungan sekitar.
“Kita mulai budaya baru—cepat, terbuka, dan tanpa ribet. Dari layanan kendaraan, kita buktikan bahwa Kukar siap jadi daerah digital yang melayani dengan akal dan hati,” pungkasnya. (adv)
