Samarinda — Proses pembangunan infrastruktur di Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), kembali menuai kritik. Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan, menyoroti lambannya progres sejumlah proyek yang dinilai belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah terpencil.
Legislator dari Fraksi PKS itu menekankan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kurangnya perhatian pemerintah, melainkan pada lemahnya pelaksanaan di lapangan oleh pihak ketiga.
“Permasalahan utamanya bukan pada niat atau perencanaannya, tapi pada pelaksana proyek yang tidak maksimal. Ini berdampak langsung pada masyarakat yang selama ini menunggu infrastruktur dasar,” kata Agusriansyah, Minggu (6/7/25).
Ia menyoroti kondisi Kecamatan Sandaran yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses jalan, minimnya listrik, serta sulitnya mendapatkan air bersih.
Wilayah ini, menurutnya, seharusnya menjadi prioritas karena keterisolasian yang telah berlangsung cukup lama.
Meski demikian, Agusriansyah tetap mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Kutim di bawah kepemimpinan Bupati Ardiansyah Sulaiman, yang dinilai telah menunjukkan komitmen melalui skema anggaran multi years untuk mendorong percepatan pembangunan di kawasan pesisir tersebut.
Salah satu proyek yang dinilai krusial adalah pembukaan akses jalan sepanjang 17,47 kilometer dari Desa Manubar menuju Tanjung Mangkalihat. Jalan tersebut akan melewati lahan berstatus Areal Penggunaan Lain (APL), sehingga tidak mengganggu kawasan hutan lindung di sekitar wilayah.
Agusriansyah melihat proyek ini sebagai momentum penting untuk membuka keterisolasian Sandaran dan meningkatkan konektivitas kawasan timur Kutai Timur.
Menurutnya, pembangunan jalan ini bukan hanya soal membuka jalur transportasi, tapi juga bentuk nyata keadilan pembangunan.
“Kalau wilayah seperti Sandaran masih tertinggal akses dasarnya, maka kita belum bisa bicara pemerataan pembangunan di Kalimantan Timur,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, ia mendorong agar Pemkab Kutim melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kontraktor pelaksana.
Ia meminta agar penunjukan rekanan ke depan dilakukan secara selektif agar tidak terjadi keterlambatan berulang.
“Anggaran sudah digelontorkan, perencanaannya sudah ada. Jangan sampai pelaksanaan di lapangan justru mengecewakan. Evaluasi kontraktor itu mutlak,” tuturnya.
Dengan pembangunan yang lebih terukur dan pelaksana proyek yang bertanggung jawab, ia berharap masyarakat Sandaran bisa segera merasakan hasil pembangunan secara merata, dan tidak terus-menerus berada dalam ketertinggalan infrastruktur dasar.(ADV DPRD KALTIM)
Penulis : NA
