Samarinda – Di tengah gelar Kalimantan Timur sebagai daerah kaya sumber daya alam, ironi kesejahteraan justru menjadi wajah yang masih akrab ditemui di banyak titik.
Pertumbuhan ekonomi yang impresif belum otomatis menghapus kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial yang membayangi sebagian besar masyarakatnya.
Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, anggota Komisi II DPRD Kaltim, angkat suara mengenai hal ini. Ia menilai bahwa selama ini pembangunan terlalu berfokus pada angka-angka makro ekonomi, namun abai pada pemerataan manfaat di lapangan.
“Kalau pertumbuhan tinggi tapi rakyat masih banyak yang hidup susah, berarti ada yang salah dalam arah pembangunan kita,” tegas Afif saat ditemui, Jum’at (11/7/2025).
Berdasarkan data terakhir, Kaltim memang menjadi penopang utama ekonomi Kalimantan dengan kontribusi lebih dari 48 persen terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pulau tersebut.
Namun di sisi lain, jumlah penduduk miskin masih menyentuh angka di atas 220 ribu jiwa. Tingkat pengangguran terbuka juga belum bisa ditekan secara signifikan, bahkan sedikit di atas rata-rata nasional.
Afif menyebutkan, realitas semacam ini menunjukkan bahwa kekayaan alam belum mampu diterjemahkan menjadi kesejahteraan kolektif. Ia menyayangkan bahwa distribusi manfaat dari pembangunan belum merata, terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat aktivitas ekonomi.
“Jangan sampai daerah ini hanya jadi ladang eksploitasi tanpa memastikan masyarakatnya ikut merasakan hasil. Itu bukan pembangunan, itu pengabaian,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti lemahnya capaian sejumlah sumber pendapatan daerah. Salah satunya berasal dari pos “pendapatan lain-lain yang sah”, yang realisasinya tidak mencapai target. Sehingga, hal ini menjadi cerminan dari tidak optimalnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menyumbang terhadap kas daerah.
“Kalau BUMD tidak mampu memberikan kontribusi nyata, tentu perlu evaluasi menyeluruh. Tidak bisa dibiarkan jalan di tempat,” kata Afif.
Di sisi lain, ia juga mengkritisi lambannya realisasi belanja daerah, yang tercermin dari angka SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun lalu yang mencapai lebih dari Rp2,5 triliun.
Menurutnya, dana sebesar itu seharusnya bisa menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat, bukan malah mengendap tanpa kejelasan.
“Belanja yang tidak jalan artinya program tidak terserap. Itu kehilangan momentum untuk menyentuh masyarakat secara langsung,” tambahnya.
Program-program sosial seperti perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dan peningkatan kualitas guru juga dinilai belum menyentuh akar persoalan.
Ia mendesak agar pemerintah daerah transparan soal capaian program dan memperkuat kolaborasi dengan sektor pendidikan tinggi dalam menyusun kebijakan yang lebih akurat.
“Banyak riset bagus dari kampus, tapi belum dijadikan dasar kebijakan. Harusnya itu bisa jadi rujukan utama agar setiap keputusan benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat,” tutupnya. (Adv Dprd Kaltim)
Penulis NA
