Samarinda — Peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Indonesia membuat DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menegaskan pentingnya kesiapsiagaan. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota meningkatkan koordinasi agar langkah mitigasi berjalan lebih efektif.
“Sebagaimana yang disampaikan BMKG, ke depan ini memang sangat ekstrem. Dengan cuaca seperti ini, kami harap pemerintah menjadikannya persoalan yang sangat serius,” ujarnya.
Agusriansyah menekankan bahwa mitigasi bencana tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia menyebut sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci agar kebijakan yang disusun tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Mitigasinya harus dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,” tambahnya.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang cepat dan tidak dapat diprediksi, terutama dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Sejumlah peristiwa banjir yang terjadi belakangan ini disebut menjadi indikator nyata bahwa mitigasi belum berjalan optimal. Salah satunya banjir yang melanda enam kecamatan di Kutai Timur sejak Minggu (7/12/2025) hingga Rabu (10/12/2025): Karangan, Muara Wahau, Telen, Kongbeng, Batu Ampar, dan Bengalon.
Peristiwa itu menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu dan sejumlah wilayah terisolasi.
“Peristiwa ini harus menjadi bahan analisis bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan publik, khususnya mitigasi banjir agar dampaknya dapat diminimalkan,” tegasnya.
Agusriansyah berharap pemerintah segera memperkuat langkah mitigasi menghadapi dinamika cuaca yang semakin ekstrem. Ia menilai kesiapsiagaan harus dilakukan secara sistematis, mulai dari deteksi dini, kesiapan infrastruktur, hingga edukasi publik.
“Mitigasi harus ditingkatkan agar masyarakat lebih siap menghadapi potensi bencana ke depan,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)
