SAMARINDA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Samarinda bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Samarinda kembali melanjutkan pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 di Ruang Rapat Utama DPRD Samarinda, lantai 2, Kamis (13/8/2026).
Pembahasan kali ini mulai mengerucut. Salah satu yang sebelumnya masih menjadi pembahasan antara DPRD dan Pemkot Samarinda, yakni proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2027, kini telah menemui titik kesepakatan di angka Rp1,3 triliun.
Wakil Ketua II DPRD Samarinda, Ahmad Vananzda, mengatakan rapat Banggar bersama TAPD masih membahas sejumlah komponen utama dalam rancangan anggaran, mulai dari pendapatan hingga belanja daerah.
“Yang pertama tadi kita masih membahas berkaitan dengan masalah PAD dan begitu juga belanja. Pada dasarnya apa yang disampaikan Pemkot Samarinda kita pikir bisa diterima dengan baik, mulai dari belanja modal dan lain-lain. Semua kita anggap masih sesuai dengan apa yang kita harapkan,” kata Ahmad Vananzda.
Dari sisi belanja, ia melihat terdapat cukup banyak kegiatan Pemkot Samarinda yang diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Di sana juga berkaitan dengan kegiatan-kegiatan belanja mereka yang langsung menyentuh masyarakat, saya lihat lebih banyak,” ujarnya.
Setelah pembahasan bersama TAPD, Banggar DPRD Samarinda melanjutkan rapat secara internal. Menurut Ahmad, rapat tersebut salah satunya membicarakan kesiapan menghadapi rapat paripurna untuk nota kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027 antara DPRD dan Pemkot Samarinda.
“Setelah itu kami lanjutkan di internal Banggar. Kalau rapat internal Banggar, kami membicarakan masalah kegiatan dan kesiapan rapat paripurna untuk nota kesepakatan APBD 2027 antara Pemkot dan DPRD. Setelah itu kita membahas lanjutan tahapan-tahapan lainnya,” jelasnya.
Dalam pembahasan sebelumnya, DPRD dan Pemkot Samarinda sempat memiliki perbedaan proyeksi mengenai PAD 2027. Pemkot mengajukan proyeksi awal sebesar Rp1,2 triliun, sedangkan DPRD mendorong angka Rp1,5 triliun.
Ahmad mengatakan DPRD pada dasarnya memiliki keinginan agar PAD Samarinda terus meningkat. Namun, peningkatan target tersebut juga harus disertai perhitungan dan data yang realistis agar angka yang ditetapkan nantinya dapat dicapai.
“Kalau berkaitan dengan masalah PAD, pastilah teman-teman punya keinginan meningkatkan PAD kita. Pemkot kemarin menyampaikan Rp1,2 triliun, DPRD Rp1,5 triliun. Tapi kita juga harus memberikan masukan dengan data,” katanya.
Menurut Ahmad, komunikasi dengan Pemkot kemudian dilakukan untuk melihat kemampuan daerah dalam merealisasikan proyeksi tersebut. Pemkot juga mempertimbangkan risiko apabila target PAD ditetapkan terlalu tinggi tetapi pada akhirnya tidak dapat direalisasikan.
“Ketika kita coba komunikasikan dengan Pemkot, ternyata dari Pemkot juga kalau dinaikkan terlalu tinggi takut tidak terealisasi, walaupun ini hanya sekadar proyeksi atau acuan,” ujarnya.
Dari pembahasan tersebut, kedua belah pihak akhirnya menemukan titik temu. Proyeksi PAD Samarinda 2027 disepakati sebesar Rp1,3 triliun.
“Sekarang sudah menyepakati bahwa PAD yang pertama dari Pemkot diajukan Rp1,2 triliun, kita DPRD Rp1,5 triliun. Akhirnya kesepakatannya Rp1,3 triliun, jadi kita ambil titik tengahnya,” tegas Ahmad.
Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari finalisasi menjelang agenda nota kesepakatan antara Pemkot dan DPRD Samarinda yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Agustus 2026.
“Tanggal 14 Agustus itu kita sudah nota kesepakatan untuk APBD 2027 antara Pemkot dan DPRD. Tadi sudah finalisasi, tahapannya sudah kita laksanakan,” jelasnya.
Meski demikian, Ahmad menegaskan nota kesepakatan bukan merupakan tahapan akhir penyusunan APBD 2027. Masih terdapat sejumlah proses yang harus dilalui sebelum APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2027 disahkan.
“Tapi nanti setelah nota bukan berarti selesai. Masih ada tahapan-tahapan yang perlu dilewati. Untuk APBD 2027 kemungkinan bulan November kita sahkan. Saat ini kita baru melaksanakan tahapan-tahapan yang harus dilewati,” katanya.
Di tengah proses penyusunan APBD 2027 tersebut, DPRD bersama Pemkot Samarinda juga akan memasuki pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
“Dalam waktu ini kita juga akan membahas APBD Perubahan 2026,” pungkas Ahmad. (Adv)
