Samarinda – DPRD Kalimantan Timur menilai upaya pengendalian banjir di Kota Samarinda sudah tidak bisa dilakukan dengan pendekatan parsial. Penanganan wajib dilakukan secara menyeluruh dengan memastikan seluruh jalur air—mulai dari kawasan hulu hingga hilir—ditata secara terpadu. Dua titik yang menjadi perhatian utama adalah Sungai Karang Mumus dan Sungai Mahakam, yang selama ini menjadi sumber luapan terbesar di kota tersebut.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menegaskan bahwa persoalan keduanya memiliki karakter teknis yang berbeda, namun urgensinya sama-sama tinggi. Karena itu, ia meminta pemerintah provinsi dan pemerintah kota menyatukan perencanaan agar penanganan banjir tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Kedua sungai harus ditangani bersamaan, tetapi Karang Mumus tetap memegang prioritas karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat di pemukiman,” ujar Subandi.
Ia menjelaskan, Sungai Karang Mumus kini berada dalam kondisi kritis akibat sedimentasi yang menumpuk dan aliran air yang tidak terkendali. Penanganan harus dimulai dari hulu dengan manajemen aliran air yang lebih ketat serta pengerukan yang dilakukan bertahap namun berkelanjutan.
“Jika aliran dari hulu tidak diatur, luapan di kawasan kota tidak akan pernah selesai. Itu akar masalah yang harus dibenahi,” tegasnya.
Sementara itu, penanganan Sungai Mahakam memerlukan strategi berbeda. Selain tingkat sedimentasi yang tinggi, Mahakam memiliki peran vital sebagai jalur transportasi air. Namun, intervensi teknis di sungai besar itu membutuhkan kapasitas fiskal yang lebih besar.
“Pengerukan Mahakam memang perlu, tetapi biayanya sangat besar. Karena itu harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran agar tetap realistis,” jelasnya.
Subandi menyebut pendekatan ideal adalah membenahi titik hulu dan hilir secara paralel, dengan mengedepankan kajian teknis serta risiko banjir jangka panjang. Model ini dinilai lebih efektif dibandingkan penanganan sporadis yang selama ini dilakukan.
“Solusinya adalah penanganan yang berimbang. Karang Mumus dan Mahakam sama-sama penting, dan jika keduanya ditata secara simultan, dampak banjir di Samarinda bisa ditekan lebih signifikan,” tutupnya. (Adv/DPRD Kaltim)
