Bontang — Upaya memperkuat fondasi demokrasi di tingkat lokal kembali ditegaskan Anggota DPRD Kalimantan Timur, Safuad, melalui kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-3 yang digelar di Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Sabtu (11/4/2026) pukul 14.00 WITA.
Mengangkat tema “Literasi Politik untuk Kemajuan Demokrasi Daerah”, kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, Bahar, SP., MP dan Rudi, SP., MP, dengan moderator Tomas Pali. Forum ini menjadi ruang dialog terbuka antara pemateri dan masyarakat, yang tampak antusias mengikuti jalannya diskusi hingga selesai.
Sejak awal, pembahasan diarahkan pada pentingnya literasi politik sebagai fondasi utama dalam membangun demokrasi yang sehat. Literasi politik tidak hanya dimaknai sebagai pengetahuan dasar tentang pemilu, tetapi juga mencakup pemahaman menyeluruh terkait sistem politik, kebijakan publik, serta peran warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Bahar dalam pemaparannya menekankan bahwa rendahnya literasi politik menjadi salah satu akar persoalan dalam praktik demokrasi di tingkat lokal.
“Literasi politik itu bukan sekadar tahu kapan pemilu dilaksanakan, tetapi bagaimana masyarakat memahami sistem, mengerti hak dan kewajibannya, serta mampu mengawal setiap kebijakan publik,” ujar Bahar.
Menurutnya, masyarakat yang tidak memiliki pemahaman politik yang memadai cenderung mudah terpengaruh oleh kepentingan tertentu dan rentan dimanfaatkan dalam kontestasi politik.
“Kalau literasi politik masyarakat rendah, mereka hanya akan menjadi objek politik. Padahal dalam demokrasi, rakyat itu adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Mereka harus menjadi subjek, bukan sekadar penonton,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa literasi politik yang baik akan mendorong lahirnya masyarakat yang kritis, rasional, dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu benar.
Sementara itu, Rudi lebih menyoroti dinamika tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat, terutama di tengah derasnya arus informasi digital.
“Hari ini kita dihadapkan pada tantangan besar, yaitu banjir informasi yang tidak semuanya benar. Disinformasi dan hoaks menjadi ancaman serius bagi kualitas demokrasi,” kata Rudi.
Menurutnya, rendahnya kemampuan masyarakat dalam memilah informasi turut memperburuk kondisi tersebut, sehingga berdampak pada pola pikir dan perilaku politik yang kurang sehat.
“Banyak masyarakat yang menerima informasi tanpa verifikasi. Ini berbahaya, karena bisa membentuk opini yang keliru dan pada akhirnya memengaruhi pilihan politik mereka,” jelasnya.
Untuk itu, Rudi menekankan pentingnya strategi konkret dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat, salah satunya melalui pendidikan politik yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
“Edukasi politik tidak boleh berhenti. Harus terus dilakukan, baik melalui forum tatap muka seperti ini maupun lewat media digital. Semua pihak harus terlibat, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga masyarakat itu sendiri,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa demokrasi tidak hanya soal memilih, tetapi juga soal tanggung jawab dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Di sisi lain, Safuad menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen DPRD Kalimantan Timur dalam memperkuat kualitas demokrasi di daerah melalui pendekatan edukatif kepada masyarakat.
Menurutnya, demokrasi yang berkualitas tidak bisa dilepaskan dari tingkat pemahaman politik warga.
“Demokrasi itu tidak hanya soal prosedur, tetapi juga soal kualitas. Dan kualitas itu ditentukan oleh seberapa paham masyarakat terhadap politik itu sendiri,” ujar Safuad.
Ia menambahkan, peningkatan literasi politik akan memberikan dampak nyata terhadap kehidupan demokrasi, mulai dari meningkatnya partisipasi masyarakat, lahirnya pemilih yang cerdas, hingga terciptanya kebijakan publik yang lebih aspiratif.
“Kalau masyarakatnya cerdas secara politik, maka mereka akan memilih secara rasional, mengawal kebijakan dengan kritis, dan tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan sesaat,” tegasnya.
Safuad juga menilai bahwa kegiatan seperti ini penting untuk terus dilakukan secara berkelanjutan, terutama di tingkat akar rumput, agar pemahaman politik tidak hanya dimiliki oleh kalangan tertentu.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa demokrasi yang kuat harus ditopang oleh keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap prosesnya.
“Demokrasi tidak boleh elitis. Masyarakat harus terlibat, harus paham, dan harus berani menyuarakan aspirasi. Di situlah letak kekuatan demokrasi kita,” katanya.
Diskusi yang berlangsung interaktif ini juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka terkait dinamika politik di lingkungan sekitar. Sejumlah peserta bahkan mengungkapkan kekhawatiran terhadap maraknya politik uang dan rendahnya partisipasi generasi muda dalam proses politik.
Menanggapi hal tersebut, para narasumber sepakat bahwa peningkatan literasi politik harus dimulai dari lingkungan terdekat, termasuk keluarga dan komunitas, serta diperkuat melalui pendidikan formal dan nonformal.
Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi forum diskusi semata, tetapi juga menjadi titik awal dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam menjaga kualitas demokrasi. (Mujahid)
