Penajam, 30 Oktober 2025 – Tragedi longsor di proyek RDMP Kilang Lawe-Lawe yang menewaskan tiga pekerja menunjukkan betapa lemahnya perlindungan terhadap pekerja. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komisariat Nusantara menilai, pemerintah daerah gagal menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam menjamin keselamatan kerja di proyek besar tersebut.
Ketua DPK GMNI Nusantara, Bung Naufal, menyebut bahwa tragedi ini bukan semata kecelakaan kerja, melainkan bukti nyata kelalaian dan lemahnya pengawasan oleh pemerintah daerah.
“Tiga nyawa melayang, tapi pemerintah daerah tidak menunjukkan sikap tegas. Semua hanya berhenti pada kunjungan dan sidak tanpa langkah nyata. Ini bentuk abainya negara terhadap rakyat pekerja,” tegas Naufal.
Menurut GMNI, Bupati Penajam Paser Utara dan jajarannya seharusnya bertanggung jawab langsung atas keselamatan pekerja di wilayahnya. Namun hingga kini tidak ada pernyataan tegas, sanksi, ataupun langkah jelas yang diambil terhadap pihak perusahaan yang diduga lalai.
“Bupati harusnya berdiri di depan membela warganya yang menjadi korban. Tapi yang terlihat justru diam dan membiarkan masalah ini berjalan tanpa arah,” kata Naufal.
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) PPU juga dianggap gagal menjalankan fungsi pengawasan. Fakta bahwa PT Semen Indonesia Logistik (Silog) belum terdaftar di Disnaker, dan tiga korban tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan, menjadi bukti bahwa sistem pengawasan tidak berjalan.
“Kalau Disnaker menjalankan fungsinya, perusahaan yang tidak terdaftar tidak akan bisa bekerja. Ini bentuk nyata lemahnya kontrol dari pemerintah daerah,” ujarnya.
GMNI Nusantara juga mengkritik keras DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara yang sudah melakukan sidak ke lokasi kejadian, namun tidak menunjukkan tindak lanjut yang jelas.
“DPRD seharusnya menggunakan kewenangannya untuk memanggil pihak perusahaan dan pemerintah daerah agar bertanggung jawab, bukan hanya datang lalu diam,” tegas Naufal.
Menurut GMNI, DPRD gagal menjalankan fungsi pengawasan yang seharusnya berpihak pada rakyat. Diamnya DPRD setelah sidak memperlihatkan betapa lemahnya komitmen lembaga legislatif terhadap keselamatan dan kesejahteraan buruh.
Dalam pandangan Marhaenisme, pembangunan harus berpihak pada rakyat kecil, bukan menjadi alat kepentingan modal. GMNI Nusantara menilai, proyek strategis nasional seperti RDMP seharusnya membawa kesejahteraan bagi masyarakat, bukan malah merenggut nyawa pekerja yang menjadi tulang punggung pembangunan.
“Negara tidak boleh tunduk pada kepentingan modal. Pembangunan yang mengorbankan rakyat bukanlah kemajuan, tapi bentuk ketidakadilan,” ujar Naufal.
GMNI Nusantara menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan mendesak pemerintah daerah serta DPRD untuk bertindak tegas dan terbuka, bukan hanya mengeluarkan pernyataan duka tanpa solusi.
“Keselamatan kerja adalah hak dasar rakyat. Pemerintah harus hadir melindungi, bukan sekadar menonton. GMNI akan terus bersuara sampai keadilan bagi para pekerja ditegakkan,” tutup Naufal.
