Aliansi Mahakam akan menggelar aksi besar-besaran di Kantor DPRD Kaltim, Kamis 6 April Hari ini. Sebelumnya Aliansi Mahakam juga telah melakukan aksi di Simpang Empat Lembuswana dan melakukan konsolidasi menghimpun elemen kekuatan rakyat di Kaltim.
Humas Aliansi Mahakam Maulana mengungkapkan aksi tersebut dilatarbelakangi setelah DPR secara resmi menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.
Adapun persetujuan diambil dalam Rapat Paripurna ke-19 masa sidang IV tahun sidang 2022-2023 di kompleks parlemen, Selasa (21/3), lalu.
Adapun Perppu Ciptaker disetujui kurang dari dua bulan sejak Surat Presiden (Surpres) dikirim ke DPR pada 7 Februari lalu. Sepekan kemudian, Badan Legislasi DPR menggelar rapat maraton membahas Perppu tersebut.
Dia melanjutkan UU Cipta Kerja hingga pengesahan Perppu Ciptaker mendapatkan gelombang penolakan oleh berbagai elemen masyarakat. Hingga kini sejumlah elemen, terutama dari kelompok mahasiswa dan buruh terus menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan Perppu itu oleh DPR. Begitu pun juga di Kaltim.
“Kami sangat menyayangkan kebijakan yang tidak pro prakyat dan justru menguntungkan para oligarki,” ucap Wakil Presiden BEM Fisip tersebut.
Pihaknya menilai Perppu Ciptaker tidak jauh beda dengan UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Isi dari Perppu juga dianggap memuat pasal pasal bermasalah yang merugikan berbagai sektor, seperti buruh, lingkungan, pendidikan dll.
Sebagai informasi aksi dari Aliansi Mahakam akan diikuti oleh mahasiswa yang berasal dari berbagai Universitas dan Organisasi di Samarinda.
Mereka akan berkumpul di Islamic Center dan longmarch ke DPRD Kaltim. Aksi akan dimulai pada jam 12 siang hingga selesai.
