SAMARINDA – Sekretaris Komisi I DPRD Kota Samarinda sekaligus Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Ronal Stephen Lonteng, memaknai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk kembali menjiwai cita-cita kemerdekaan sekaligus memperkuat keberpihakan terhadap masyarakat.
Ronal mengikuti rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 RI di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur, Senin (17/8/2026). Selain sebagai anggota DPRD Samarinda, Ronal juga merupakan bagian dari organisasi sayap PDI Perjuangan, Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) Kaltim, serta Badiklat PDI Perjuangan Kaltim.
Menurutnya, peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan. Lebih dari itu, 17 Agustus harus menjadi ruang refleksi untuk kembali memahami perjuangan para pendiri bangsa dan cita-cita yang terkandung dalam Proklamasi Kemerdekaan.
“Hari ini saya merasa bangga masih bisa membersamai upacara 17 Agustus. Tadi kami juga sudah mendengarkan penyampaian Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltim, Ananda Emira Moeis, sebagai inspektur upacara. Hari ini merupakan momentum untuk kembali menjiwai cita-cita Bung Karno yang dituangkan dalam teks Proklamasi,” ucap Ronal di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Kaltim usai mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 RI, Senin (17/8/2026).
Ia mengatakan, kemerdekaan yang dinikmati masyarakat Indonesia saat ini merupakan buah dari perjuangan panjang para pahlawan. Karena itu, penghormatan terhadap jasa para pejuang tidak cukup dilakukan hanya dengan mengenang sejarah, tetapi juga harus diwujudkan dengan menjaga kehidupan berbangsa tetap bersatu.
Ronal menyebut Indonesia memiliki tokoh-tokoh besar seperti Proklamator Republik Indonesia, Soekarno dan Mohammad Hatta, yang telah meletakkan fondasi perjuangan bagi bangsa Indonesia.
“Apa yang hari ini kita rasakan tentu berkat jasa para pahlawan kita. Kita bangga mempunyai pahlawan nasional dan proklamator seperti Bung Karno dan Bung Hatta,” ujarnya.
Sebagai kader PDI Perjuangan, Ronal menilai generasi saat ini memiliki tanggung jawab yang berbeda dibandingkan generasi yang berjuang merebut kemerdekaan. Jika para pendahulu berjuang membebaskan bangsa dari penjajahan, maka tantangan generasi sekarang adalah menjaga kemerdekaan serta memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Kemerdekaan, menurutnya, harus diisi dengan memperkuat persatuan dan kesatuan, menjaga perdamaian, serta memperjuangkan hak-hak masyarakat.
“Sebagai kader PDI Perjuangan, hari ini kita mempunyai kesempatan lebih banyak untuk mengisi kemerdekaan. Bagaimana menjaga kemerdekaan ini melalui persatuan, kesatuan dan perdamaian, kemudian terus memperjuangkan hak-hak masyarakat,” katanya.
Tanggung jawab tersebut, lanjut Ronal, juga melekat pada dirinya sebagai wakil rakyat di DPRD Kota Samarinda. Momentum kemerdekaan menjadi pengingat agar fungsi politik dan representasi masyarakat tidak berhenti pada aktivitas kelembagaan, tetapi benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan warga.
“Saya juga berada di Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Samarinda. Tentu ini menjadi amanah sekaligus refleksi bagi kami, bagaimana terus memperjuangkan hak-hak masyarakat,” tegasnya.
Ronal turut menyoroti tema nasional HUT ke-81 RI, yakni “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Baginya, semangat kedaulatan, keadilan dan kemakmuran memiliki keterkaitan erat dengan cita-cita kemerdekaan yang telah ditegaskan dalam UUD 1945.
Menurut Ronal, kedaulatan bangsa merupakan sesuatu yang harus terus dijaga. Kemerdekaan yang diperoleh melalui pengorbanan para pejuang harus dipertahankan dengan memperkokoh persatuan di tengah berbagai perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia.
“Kedaulatan hari ini merupakan hasil perjuangan para pejuang kita. Kita yang sekarang tinggal menjaga dan mengisinya melalui persatuan dan kesatuan,” ujarnya.
Sementara dalam mewujudkan keadilan dan kemakmuran, Ronal menekankan pentingnya kesetaraan serta keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang masih menghadapi persoalan sosial dan ekonomi.
Menurutnya, kemerdekaan akan kehilangan makna apabila masih terdapat kelompok masyarakat yang mengalami diskriminasi atau tidak memperoleh kesempatan yang setara dalam menikmati pembangunan.
“Kalau berbicara adil dan makmur, tentu kita juga bicara tentang kesetaraan. Bagaimana memperjuangkan hak mereka yang membutuhkan dan memastikan tidak ada diskriminasi, termasuk terhadap kelompok-kelompok marginal,” katanya.
Ia berharap pemerintah terus memberikan perhatian kepada kelompok masyarakat yang secara ekonomi masih membutuhkan dukungan, mulai dari masyarakat miskin perkotaan, petani, nelayan hingga kaum buruh.
“Harapannya pemerintah tetap memperjuangkan hak masyarakat miskin kota, petani, nelayan dan buruh. Bagaimana ekonomi mereka bisa lebih terangkat. Di situlah semangat adil dan makmur itu harus benar-benar kita wujudkan,” pungkasnya. (Mujahid)
