Samarinda —Isu kemungkinan dihapuskannya bantuan keuangan (bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ke daerah kabupaten/kota pada tahun 2027 mulai memicu perhatian Anggota DPRD Samarinda.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan bahwa hingga kini belum ada kepastian resmi terkait rencana tersebut. Ia mengingatkan agar semua pihak tidak terburu-buru menyimpulkan.
“Kalau mengacu pada kondisi saat ini, belum ada keputusan yang benar-benar menetapkan itu. Jadi masih sebatas wacana, belum bisa dianggap sebagai kebijakan,” ujarnya, Kamis (2/4/2026)
Di tengah situasi itu, ia meminta Pemerintah Kota Samarinda tetap bergerak dan tidak hanya menunggu arah kebijakan dari provinsi. Menurutnya, tekanan fiskal justru harus dijawab dengan langkah yang lebih kreatif.
“Kondisi ekonomi sekarang menuntut kita untuk tidak diam. Harus ada terobosan dan inovasi agar pembangunan tetap berjalan,” katanya.
Deni juga menyoroti struktur keuangan daerah yang masih bertumpu pada transfer dari pemerintah pusat. Ia menyebut porsi dana tersebut masih mendominasi dibandingkan kemampuan pendapatan asli daerah.
“Dari total anggaran sekitar Rp5,8 triliun, lebih dari separuhnya masih berasal dari pusat. Ini menunjukkan ketergantungan kita masih cukup tinggi,” jelasnya.
Dengan kondisi itu, ia memperkirakan pola ketergantungan tersebut belum akan berubah dalam waktu dekat. Pada 2026, aliran dana pusat diprediksi tetap menjadi penopang melalui skema DBH, DAU, dan DAK.
Meski demikian, Deni tidak melihat kemungkinan bankeu benar-benar dihapus sepenuhnya. Ia optimistis hubungan antara pemerintah kota dan provinsi tetap berjalan selaras.
“Menurut saya kecil kemungkinan itu benar-benar nol. Hubungan antarpemerintah tetap akan berjalan,” ucapnya.
Ia juga menilai peran legislatif selama ini cukup signifikan dalam mengawal kepentingan daerah, khususnya melalui program-program yang masuk dalam APBD.
“Selama ini aspirasi masyarakat diperjuangkan lewat program yang diakomodasi di APBD. Itu bentuk kontribusi yang nyata,” pungkasnya. (Mujahid)
