SANGATTA – Yusri Yusuf, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), mengungkapkan adanya kendala signifikan dalam upaya mendiversifikasi sumber pendapatan di luar sektor tradisional. Rencana untuk mengalokasikan investasi ke sektor lain masih terhambat oleh wacana pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
“Investasi di sektor lain tapi kayanya masih di evaluasi usulannya itu karena kita akan terjadi pemotongan dana bagi hasil, itu yang menjadi kendala,” ujar Yusri Yusuf, mengonfirmasi tantangan yang dihadapi tersebut.
Kondisi ini memicu kekhawatiran akan terjadinya stagnasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal. Daerah-daerah yang selama ini menggantungkan sebagian besar anggarannya pada DBH, khususnya dari sumber daya alam, akan kesulitan jika terjadi penurunan alokasi dana. Padahal, diversifikasi investasi merupakan langkah strategis untuk menciptakan kemandirian fiskal jangka panjang dan mengurangi ketergantungan pada pendapatan yang fluktuatif.
Menanggapi hal ini, muncul harapan kuat untuk peran perusahaan daerah (Prusda) sebagai lokomotif ekonomi baru. Kehadiran Prusda yang dikelola secara profesional diharapkan dapat membuka sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih berkelanjutan dan inovatif. Dengan demikian, beban ketergantungan pada DBH dapat dikurangi secara bertahap.
“Kita berharap ada prusda betul betul bisa membantu kita di sektor pad dengan adanya pad yang lebih tinggi tidak terlalu tertumpu dengan dbh,” tambah Yusri menegaskan harapannya.
Optimisme terhadap peningkatan PAD ini bukan tanpa alasan. Prusda memiliki peluang untuk mengelola berbagai sektor unggulan yang selama ini belum tergarap secara maksimal, mulai dari pariwisata, perdagangan, hingga jasa. Pengelolaan yang baik akan langsung berdampak pada peningkatan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan komitmen dan langkah konkret dari seluruh pemangku kepentingan. Evaluasi mendalam terhadap rencana investasi harus segera diselesaikan, sementara pembenahan dan penguatan tata kelola Prusda harus menjadi agenda prioritas pemerintah daerah. Sinergi antara pemerintah daerah dan unit usaha milik daerah inilah kunci untuk membangun ketahanan fiskal yang lebih kokoh.
Pada akhirnya, transisi dari ketergantungan DBH menuju kemandirian melalui PAD yang kuat adalah sebuah keharusan. Wacana pemotongan DBH justru harus dilihat sebagai momentum strategis untuk mempercepat terwujudnya kemandirian fiskal daerah, sehingga pembangunan di Kutai Timur dapat berjalan lebih mandiri dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. (ADV)
