TENGGARONG – Kecamatan Marangkayu resmi menjadi bagian dari Brigade Pangan Kementerian Pertanian RI, memperkuat perannya sebagai kawasan penyangga pangan di Kutai Kartanegara.
Dalam Musrenbang tingkat kecamatan, sebelas desa mengajukan berbagai usulan pembangunan untuk 2026, dengan fokus pada pertanian, perkebunan, kesehatan, dan infrastruktur.
Selain perangkat desa, pembahasan ini turut dihadiri oleh perwakilan berbagai organisasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, serta perangkat daerah teknis lainnya, yang bertugas menampung dan menganalisis kelayakan usulan tersebut.
Namun, di tengah tingginya aspirasi masyarakat, terbatasnya anggaran daerah akibat refocusing APBD menjadi tantangan utama dalam merealisasikan seluruh usulan yang diajukan.
Camat Marangkayu Ambo Dalle, mengungkapkan, meskipun keterbatasan anggaran menjadi kendala, pembangunan sektor pertanian dan perkebunan tetap menjadi prioritas.
Hal ini didukung oleh status Marangkayu sebagai salah satu dari lima kawasan utama ketahanan pangan di Kutai Kartanegara, yang berkontribusi besar dalam produksi pangan daerah.
“Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) serta Dinas Perkebunan (Disbun) menyampaikan bahwa akan banyak program yang diarahkan ke Marangkayu, mengingat kecamatan ini masuk dalam kawasan pangan strategis,” ujar Ambo Dalle, Kamis (13/3/2025).
Salah satu inisiatif utama yang akan dikembangkan adalah Brigade Pangan, sebuah program pemerintah pusat yang bertujuan mencetak petani andal dari kalangan pemuda.
Program ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan nasional, dengan Marangkayu sebagai salah satu daerah percontohan di Kutai Kartanegara.
“Sekarang ini, Marangkayu menjadi salah satu kecamatan yang terpilih untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui Brigade Pangan. Kita berharap ini bisa meningkatkan produksi pertanian dan menarik generasi muda untuk ikut serta dalam sektor ini,” tambahnya.
Meskipun ada banyak program yang dirancang untuk mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan, tidak semua usulan pembangunan bisa langsung direalisasikan.
Pemerintah daerah menghadapi kendala refocusing anggaran, yang menyebabkan dinas terkait belum dapat memberikan kepastian terhadap pelaksanaan beberapa proyek yang diajukan.
“Karena ada refocusing atau pemotongan anggaran, dinas terkait masih berhati-hati dalam menyampaikan program yang akan terealisasi. Kita harus menyesuaikan dengan kapasitas APBD yang ada,” jelas Ambo Dalle.
Adapun, beberapa proyek infrastruktur yang diusulkan oleh perangkat desa antara lain:
• Peningkatan dan perbaikan akses jalan antar desa
• Pembangunan fasilitas kesehatan dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
• Pengadaan sarana pertanian dan perkebunan
• Pemberian pelatihan serta bantuan alat usaha untuk petani dan peternak
Namun, dengan keterbatasan anggaran, prioritas akan diberikan kepada program yang memiliki dampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Ambo Dalle menegaskan bahwa meskipun ada keterbatasan anggaran, pihaknya akan terus memperjuangkan agar usulan-usulan desa bisa direalisasikan, baik melalui APBD tahun ini maupun melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
“Mudah-mudahan apa yang diusulkan oleh pemerintah desa bisa terlaksana, baik tahun ini maupun melalui RKPD 2026. Kami akan terus mengawal agar program ini bisa masuk dalam perencanaan daerah,” katanya.
Ke depan, pemerintah kecamatan bersama perangkat desa dan dinas terkait akan terus melakukan koordinasi untuk mengupayakan realisasi pembangunan yang efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat Marangkayu. (adv)
