Tenggarong— Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang membahas perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa saham pada PT Graha 165 Tbk, terus mendalami persoalan penataan investasi dan aset daerah.
Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bontang, Kamis (8/10/2026). Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Pansus menghimpun referensi dan masukan terkait tata kelola penyertaan modal serta kepemilikan saham pemerintah daerah.
Rombongan dipimpin Agustinus Sudarsono bersama anggota Pansus, Kamarur Zaman, Muhammad Idham, dan Budi Fahmi. Turut mendampingi Direktur Perusahaan Daerah (Perusda) Tunggang Parangan serta tenaga ahli DPRD Kukar.
Kedatangan rombongan diterima Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Kota Bontang, Shantie Nor Farida, S.H., bersama sejumlah staf.
Dalam pertemuan tersebut, Pansus menggali informasi mengenai mekanisme pengelolaan aset dan investasi daerah, khususnya yang berkaitan dengan penyertaan modal pemerintah daerah pada PT Graha 165 Tbk serta keterkaitannya dengan Perusda Tunggang Parangan.
Agustinus Sudarsono mengatakan, kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari tahapan pendalaman materi sebelum Pansus melanjutkan pembahasan perubahan perda bersama pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait.
“Tujuan kita datang ke BPKAD Kota Bontang adalah membahas penyertaan modal dan penataan aset daerah. Dari pertemuan ini, ada sejumlah masukan yang kami terima dan nantinya menjadi bahan untuk pembahasan berikutnya,” ujarnya.
Menurutnya, penataan investasi daerah tidak cukup hanya melihat aspek kepemilikan saham. Pansus juga perlu memastikan kejelasan administrasi, pencatatan keuangan, riwayat investasi, hingga kepastian hukum atas aset dan penyertaan modal tersebut.
Karena itu, penelaahan terhadap dokumen perusahaan dan riwayat investasi menjadi bagian penting dalam proses kajian. Langkah tersebut diperlukan agar setiap persoalan dapat diidentifikasi secara menyeluruh dan alternatif penyelesaiannya memiliki landasan yang jelas.
Sejumlah aspek menjadi perhatian dalam pertemuan itu, di antaranya status kepemilikan saham, mekanisme pengalihan aset, pemenuhan modal, serta kesesuaian pencatatan aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
Selain itu, pemeriksaan dokumen perusahaan juga dinilai penting untuk memastikan kesesuaian antara riwayat penyertaan modal dengan kondisi administrasi dan hukum saat ini.
Pihak BPKAD Kota Bontang memberikan sejumlah masukan berdasarkan pengalaman dalam pengelolaan barang milik daerah dan investasi pemerintah daerah. Sementara itu, perwakilan Perusda Tunggang Parangan turut memberikan penjelasan mengenai latar belakang investasi, status kepemilikan saham, serta mekanisme pengelolaannya.
Agustinus menegaskan, seluruh informasi dan masukan yang diperoleh akan menjadi bahan kajian Pansus dalam merumuskan langkah pembahasan berikutnya. Ia menilai, kejelasan status investasi dan aset daerah menjadi hal mendasar agar penataan penyertaan modal dapat dilakukan secara tepat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui rangkaian pendalaman tersebut, Pansus ingin memastikan perubahan Perda Nomor 16 Tahun 2013 tidak hanya menyelesaikan persoalan administratif, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan memperkuat tata kelola investasi daerah.
Pansus selanjutnya akan melanjutkan koordinasi dan pendalaman bersama pemerintah daerah serta pihak perusahaan terkait. Hasil kajian tersebut diharapkan menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi penataan aset dan penyertaan modal dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepentingan daerah.(ADV)













