SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda diminta menyiapkan pilihan penyelesaian yang adil bagi pemilik ruko terdampak pembangunan jalan tembusan Pasar Pagi. Apabila skema pembangunan kembali tidak disepakati, pembebasan lahan dengan kompensasi layak dapat dipertimbangkan.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, mengatakan pemerintah sebelumnya pernah menawarkan solusi kepada pemilik ruko yang mempunyai sertifikat hak atas tanah atau bangunan. Salah satu pilihannya berupa pembangunan kembali bangunan setelah pekerjaan penataan kawasan selesai.
Namun, skema tersebut belum tentu dapat diterima seluruh pemilik. Perbedaan kebutuhan maupun pertimbangan atas aset membuat pemerintah perlu menyediakan alternatif yang dapat disepakati bersama.
Anhar mengusulkan pembebasan lahan bagi pemilik yang bersedia menyerahkan haknya. Nilai penggantian harus ditentukan secara wajar dengan mempertimbangkan legalitas, kondisi aset, dan ketentuan yang berlaku.
“Saya pernah menyarankan agar pemilik ruko yang bersedia melepaskan haknya diberikan penghargaan. Mereka juga punya kontribusi terhadap perkembangan kawasan ini,” jelasnya, Kamis (12/11/2026)
Menurut dia, pemilik ruko dan pelaku usaha mempunyai peran dalam membentuk Pasar Pagi sebagai pusat perdagangan. Kontribusi tersebut perlu dihargai apabila aset mereka digunakan untuk mendukung penataan kawasan.
Penyelesaian tidak cukup hanya melalui kesepakatan lisan. Status kepemilikan, bentuk penyerahan, besaran kompensasi, serta hak dan kewajiban setiap pihak harus dituangkan dalam dokumen yang jelas.
Transparansi dibutuhkan untuk menghindari perbedaan penafsiran setelah pekerjaan berjalan. Pemerintah juga harus memastikan setiap keputusan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum mengenai pengadaan atau pelepasan hak atas tanah.
Anhar meminta seluruh tahapan ditempuh melalui dialog. Pemilik aset perlu memperoleh penjelasan mengenai rancangan pembangunan, bagian bangunan atau lahan yang terdampak, serta pilihan penyelesaian yang tersedia.
Ia menilai keputusan sepihak berpotensi memperpanjang konflik dan menghambat pelaksanaan proyek. Sebaliknya, musyawarah dapat menjadi ruang untuk mempertemukan kepentingan penataan kota dengan hak masyarakat.
Pembenahan kawasan Pasar Pagi telah menjadi perhatian pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah gagasan mengenai penataan lingkungan dan pembebasan bidang di sekitar pasar juga pernah dibahas dalam rencana pengembangan pusat perdagangan tersebut.
Namun, pekerjaan yang telah berjalan tetap harus dievaluasi apabila memunculkan keberatan dari warga. Pemerintah perlu memastikan pembangunan tidak menempatkan masyarakat sebagai pihak yang harus menanggung seluruh dampaknya.
“Proses yang sudah berjalan harus kita carikan solusi terbaik. Pembangunan tetap berjalan, tetapi masyarakat juga jangan sampai dirugikan,” pungkasnya.
Anhar berharap Pemkot, pemilik ruko, dan pihak terkait dapat menyelesaikan persoalan melalui kesepakatan yang memiliki kepastian hukum. Dengan demikian, pembangunan tetap berlanjut tanpa mengabaikan hak masyarakat yang asetnya terdampak. (Adv)
