SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kompetensi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Daerah. Bimtek ini diadakan di Samarinda dan diikuti oleh ratusan PPTK dari berbagai Perangkat Daerah (PD). Pjs Bupati Kutim, H M Agus Hari Kesuma, membuka acara ini dengan menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Dalam sambutannya, Agus menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik harus mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. “Pengelolaan keuangan daerah yang baik bukan sekadar masalah pelaporan, tetapi bagaimana setiap anggaran digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” tegasnya. Agus mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah memerlukan kerja sama yang solid di antara berbagai instansi untuk mencapai hasil yang optimal.
“Pengelolaan keuangan tidak bisa dilakukan secara terpisah, tetapi harus ada kerja sama antara berbagai instansi terkait,” lanjut Agus. Ia berharap ilmu yang diperoleh peserta dari Bimtek ini dapat diterapkan di tempat kerja mereka untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.
Agus menekankan bahwa peningkatan kompetensi PPTK melalui Bimtek ini merupakan bagian dari strategi besar Pemkab Kutim dalam mencapai tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. “Harapan kami, ilmu yang diperoleh dalam kegiatan ini dapat langsung diterapkan di masing-masing Perangkat Daerah. Sehingga ke depan pengelolaan keuangan di Kutai Timur semakin baik dan mampu memenuhi harapan masyarakat,” ujarnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim, Ade Achmad Yulkafilah, menegaskan bahwa Bimtek ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman terkait pengelolaan keuangan daerah di antara PPTK. “Kami ingin semua PPTK memiliki pemahaman yang sama agar pengelolaan keuangan di setiap instansi berjalan optimal dan sesuai target yang ditetapkan,” jelas Ade.
Ade menjelaskan bahwa penyamaan persepsi ini penting untuk memastikan keselarasan dalam penerapan aturan dan prosedur di setiap instansi. Dengan begitu, pengelolaan anggaran dapat berjalan dengan lebih terarah dan menghindari adanya kesalahan interpretasi yang bisa menghambat pelaksanaan program. “Untuk itu, pemahaman yang baik akan aturan dan tanggung jawab sangat diperlukan oleh PPTK di setiap SKPD,” tambahnya. Ia menekankan bahwa laporan keuangan yang akurat dan sesuai standar merupakan indikator penting keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.
Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Wasja, yang memberikan materi teknis mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Para peserta dibekali dengan pengetahuan praktis tentang alur pengelolaan anggaran dari perencanaan hingga evaluasi. Materi ini dirancang agar PPTK memiliki panduan yang jelas dalam menjalankan tugas-tugas mereka sesuai dengan regulasi terbaru.
Selain itu, Bimtek ini mencakup sesi diskusi yang interaktif, di mana para peserta dapat berdialog langsung dengan narasumber dan menyampaikan pertanyaan seputar kendala di lapangan. Sesi tanya jawab ini memberikan kesempatan bagi PPTK untuk mendapatkan solusi langsung dari para ahli, sehingga dapat diterapkan dalam pengelolaan keuangan di instansi mereka masing-masing.
Ade Achmad Yulkafilah juga menambahkan bahwa Pemkab Kutim berencana untuk mengadakan Bimtek serupa secara berkala agar PPTK selalu mendapatkan pembaruan pengetahuan terkait regulasi dan praktik terbaik. “Kami ingin memastikan bahwa semua PPTK memiliki kesiapan yang optimal untuk menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah,” jelas Ade.
Dengan adanya Bimtek ini, diharapkan para PPTK Kutai Timur dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan yang akurat. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Kutim untuk terus berbenah dan beradaptasi dengan dinamika regulasi yang berlaku demi mencapai pembangunan daerah yang berkelanjutan.
