Samarinda – Program makan siang gratis untuk masyarakat dengan anggaran Rp10 ribu per porsi menjadi sorotan di Kalimantan Timur (Kaltim). Anggota DPRD Samarinda, Rusdi Doviyanto, menyampaikan bahwa angka tersebut sulit diterapkan di wilayah ini, terutama jika dibandingkan dengan daerah lain seperti Jawa, yang memiliki akses lebih mudah terhadap bahan pangan.
Menurut Rusdi, program ini pada prinsipnya baik, namun anggaran yang terlalu rendah justru dapat berisiko pada kualitas makanan.
“Harga bahan pokok di Samarinda relatif tinggi dibandingkan wilayah Jawa. Rp10 ribu per porsi mungkin bisa diterapkan di daerah lain, tapi di Kaltim, ini tidak realistis,” ungkapnya, Kamis (17/1).
Tantangan Implementasi di Kaltim
Kalimantan Timur dikenal memiliki tantangan geografis yang kompleks, mulai dari distribusi bahan pangan hingga keterbatasan infrastruktur. Faktor-faktor ini menyebabkan harga kebutuhan pokok sering lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), harga rata-rata bahan pangan di Samarinda meningkat 5% sepanjang 2024.
“Jika pemerintah daerah tetap ingin menjalankan program ini, harus ada revisi anggaran atau penyesuaian sasaran. Jangan sampai kualitas makanan dikorbankan demi efisiensi,” tambah Rusdi.
Ia juga menyarankan perlunya kajian lebih mendalam, termasuk membandingkan kebijakan serupa yang sudah diterapkan di wilayah lain.
Belajar dari Daerah Lain
Di Pulau Jawa, beberapa daerah telah menerapkan program makan siang gratis dengan anggaran serupa. Namun, keberhasilan mereka didukung oleh pasokan bahan pangan yang melimpah dan logistik yang efisien.
“Di sini, semua serba impor. Kita harus menyesuaikan realitas lokal,” tegas Rusdi.
Sebagai perbandingan, Pemerintah Kota Surabaya menjalankan program makan siang gratis untuk pelajar dengan anggaran Rp15 ribu per porsi. Program ini sukses berkat kolaborasi dengan koperasi sekolah dan petani lokal.
Rekomendasi dan Solusi
Rusdi mengusulkan agar Pemkot Samarinda mengadopsi pendekatan serupa, seperti menggandeng petani lokal dan UMKM untuk menekan biaya produksi. Selain itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terkait anggaran dan sasaran program.
“Kebijakan yang terlihat sederhana ini sebenarnya kompleks jika tidak dikelola dengan baik,” tutupnya. (Mujahid).
