SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda Sani Bin Husain mengingatkan Pemerintah Kota Samarinda agar lebih selektif dalam menetapkan prioritas pembangunan di tengah ruang fiskal daerah yang masih terbatas. Menurutnya, setiap proyek yang dibiayai APBD harus melalui kajian yang matang, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sani menilai pembangunan tetap menjadi instrumen penting dalam mendorong kemajuan daerah. Namun, kondisi fiskal saat ini mengharuskan pemerintah lebih cermat menentukan skala prioritas agar anggaran tidak terserap pada program yang belum mendesak.
“Ada tiga hal yang harus menjadi pertimbangan, yakni kajian yang matang, kemampuan fiskal daerah, dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Tiga hal itu harus menjadi dasar sebelum sebuah proyek dijalankan,” ujarnya, Selasa (14/7/2026).
Menurut politisi PKS tersebut, proyek yang tidak didukung perencanaan yang komprehensif berisiko menimbulkan persoalan di kemudian hari, baik dari sisi pembiayaan maupun pemanfaatannya setelah selesai dibangun. Karena itu, setiap kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan keberlanjutan dan efektivitas penggunaan anggaran.
Sani juga meminta pemerintah daerah memprioritaskan penyelesaian berbagai kewajiban yang telah ada sebelum memulai proyek-proyek baru. Langkah tersebut dinilai lebih bijaksana mengingat kapasitas fiskal daerah masih menghadapi berbagai keterbatasan.
“Kondisi fiskal kita belum terlalu kuat. Jangan setiap ada rencana langsung membangun. Selesaikan dulu kewajiban yang ada, baru kemudian mempertimbangkan program pembangunan berikutnya,” katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari banyaknya infrastruktur yang dibangun, tetapi dari sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Sani menegaskan pandangannya bukan berarti menolak pembangunan. Sebaliknya, ia mendukung setiap proyek yang telah melalui perencanaan yang matang, sesuai kemampuan keuangan daerah, dan memiliki tujuan yang jelas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Saya bukan anti pembangunan. Saya mendukung pembangunan, tetapi harus memenuhi tiga syarat tersebut. Kalau tidak, saya khawatir hasilnya akan mengulang persoalan yang pernah terjadi sebelumnya,” tegasnya.
Ia berharap Pemerintah Kota Samarinda semakin disiplin dalam menyusun kebijakan pembangunan dengan mengedepankan efektivitas penggunaan APBD. Menurutnya, penentuan skala prioritas yang tepat akan membuat anggaran daerah lebih optimal dalam menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. (Adv)
