SANGATTA – Salah satu sesi dalam sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang digelar Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Timur (Kaltim) adalah diskusi terbuka antar peserta. Diskusi ini memberi kesempatan bagi para peserta untuk berbagi pengalaman terkait implementasi SPIP di masing-masing instansi. Berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kendala birokrasi, diungkap oleh peserta kemudian dibahas bersama secara mendalam.
Kehadiran sejumlah narasumber berpengalaman di bidang anti-korupsi turut memberikan wawasan baru sekaligus solusi yang relevan untuk mengatasi masalah. Diskusi ini menjadi langkah positif untuk menyatukan langkah para pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas penerapan SPIP di Kutim.
Sementara itu, dalam sambutannya mewakili Pjs Bupati Kutim Agus Hari Kesuma, Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sulastin mengatakan kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat SPIP dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dia juga mengajak seluruh instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kutim berperan aktif dalam pengawasan serta pembinaan SPIP. Tanpa kerja sama yang solid, sulit untuk memberantas korupsi.
“Hanya dengan kerja sama yang solid dan komitmen bersama, kita bisa membangun Indonesia yang bersih dari korupsi,” kata Sulastin di acara yang dilaksanakan di Gedung Wanita, Pusat Perkantoran Pemkab Kutim di Bukit Pelangi, Sangatta Utara ini.
Sulastin lebih lanjut menekankan pentingnya agama sebagai benteng moral untuk mencegah korupsi. Dengan membentengi diri sindiri, celah untuk korupsi bisa dihindari.
“Kesadaran akan pentingnya menghindari korupsi harus ditanamkan dalam diri masing-masing,” ujarnya.
Sosialisasi ini juga dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Kaltim Felix Joni Darjo. Dia memaparkan beragam strategi dan praktik implementasi SPIP yang terintegrasi dengan kebijakan anti-korupsi. Felix menjelaskan sejumlah metode pengawasan guna mencegah kecurangan sekaligus menyelaraskan kebijakan keuangan dengan prinsip akuntabilitas.
Felix berharap sosialisasi ini dapat benar-benar dipahami dan diterapkan oleh seluruh peserta. Dia juga menekankan pentingnya setiap pegawai pemerintah dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk mencegah praktik korupsi.
“Sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi awal yang signifikan untuk memperkuat komitmen setiap instansi pemerintah dalam menolak segala bentuk korupsi,” kata Felix. (*)
