SAMARINDA – Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih di seluruh 59 kelurahan Kota Samarinda dinilai belum diikuti kegiatan usaha yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sebagian koperasi disebut masih berhenti pada pembentukan pengurus dan penyelesaian administrasi.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan, mengatakan kondisi tersebut ditemukan berdasarkan pemantauan di lapangan. Pengurus telah terbentuk, tetapi sebagian belum mampu memulai operasional maupun menentukan kegiatan ekonomi yang akan dijalankan.
“Program ini terkesan dikebut, sementara persiapan dan pembiayaannya belum matang. Akibatnya, koperasi sudah terbentuk tetapi kegiatan usahanya belum berjalan,” kata Viktor di Gedung DPRD Kota Samarinda, Jumat (13/11/2026).
Menurut dia, pembentukan kelembagaan semestinya berjalan bersamaan dengan kesiapan modal, model bisnis, dan pendampingan. Tanpa tiga unsur tersebut, pengurus akan kesulitan menerjemahkan program menjadi unit usaha yang produktif.
Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala. Pengurus belum memiliki kemampuan memadai untuk menyediakan stok barang, menyiapkan tempat usaha, maupun membiayai kebutuhan awal operasional.
Pendampingan juga tidak boleh berhenti setelah kepengurusan terbentuk. Koperasi membutuhkan bantuan dalam menyusun rencana usaha, mengelola keuangan, mencari pemasok, menentukan harga, serta membangun jaringan konsumen.
Tantangan di Samarinda dinilai berbeda dengan wilayah perdesaan. Koperasi kelurahan harus bersaing dengan minimarket, supermarket, jaringan ritel modern, dan layanan belanja daring yang telah menawarkan pilihan produk serta kemudahan transaksi.
Apabila menjual barang yang sama tanpa perbedaan harga maupun pelayanan, koperasi akan kesulitan menarik anggota dan konsumen. Karena itu, setiap unit perlu mempunyai keunggulan yang sesuai dengan kebutuhan warga di wilayahnya.
Komisi II menyarankan koperasi mengambil peran dalam memperpendek rantai distribusi kebutuhan pokok. Salah satu pilihan ialah menyediakan komoditas yang sering memengaruhi pengeluaran rumah tangga perkotaan.
Elpiji bersubsidi 3 kilogram dan sembako dengan harga terjangkau dapat dipertimbangkan sebagai usaha utama. Namun, pelaksanaannya tetap harus mengikuti ketentuan distribusi dan memastikan barang diterima masyarakat yang berhak.
Pemetaan kebutuhan perlu dilakukan pada setiap kelurahan. Koperasi tidak harus menjalankan model bisnis yang sama apabila karakter konsumen, daya beli, dan potensi ekonominya berbeda.
Selain persoalan operasional, Viktor menyoroti pembangunan fisik gerai Koperasi Merah Putih. Ia mengaku menerima laporan bahwa sejumlah kontraktor atau rekanan belum memperoleh pembayaran meskipun pekerjaan gerai telah selesai.
Laporan tersebut perlu segera diperiksa dan diselesaikan Pemkot Samarinda. Kejelasan administrasi pembayaran dibutuhkan agar sengketa dengan penyedia tidak berkembang menjadi persoalan hukum yang justru menghambat kelanjutan program.
DPRD meminta evaluasi dilakukan terhadap seluruh tahapan, bukan hanya melihat jumlah koperasi yang telah dibentuk. Pemeriksaan harus mencakup model bisnis, sumber pembiayaan, tata kelola organisasi, dan kesiapan sumber daya manusia.
Kepastian regulasi anggaran juga diperlukan agar pengurus mengetahui sumber modal dan batas penggunaan dana. Tanpa pedoman yang jelas, koperasi berisiko tidak berani menjalankan usaha atau mengambil keputusan keuangan.
Evaluasi berikutnya perlu mengukur manfaat yang telah diterima warga. Pemerintah tidak cukup menggunakan kelengkapan pengurus, dokumen, maupun bangunan gerai sebagai indikator keberhasilan.
“Jangan sampai koperasi ini hanya menjadi proyek seremonial. Kami ingin keberadaannya benar-benar mampu menggerakkan ekonomi warga di tingkat kelurahan,” ujar Viktor.
Komisi II berharap Pemkot Samarinda memperbaiki kelemahan tersebut sebelum memperluas kegiatan. Koperasi perlu dibangun sebagai usaha yang mampu menyediakan kebutuhan warga, membuka peluang ekonomi, dan bertahan menghadapi persaingan pasar, bukan sekadar memenuhi target pembentukan kelembagaan. (Adv)
