SAMARINDA – Penetapan Direktur Perumda Varia Niaga sebagai tersangka oleh Polda Kalimantan Timur mendorong DPRD Kota Samarinda meminta evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan badan usaha milik daerah. Pembenahan dinilai perlu dilakukan tanpa mendahului hasil proses hukum yang sedang berjalan.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, mengatakan penyidikan merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan harus berlangsung tanpa intervensi. Seluruh pihak diminta menghormati tahapan pemeriksaan yang dilakukan kepolisian.
“Kita harus menghormati proses hukum yang sudah dilakukan oleh Polda Kalimantan Timur. Kita mendukung pengusutan perkara secara transparan dan profesional,” kata Viktor, Jumat (13/11/2026)
Meski demikian, ia mengingatkan penetapan tersangka belum menjadi putusan yang menyatakan seseorang bersalah. Proses pembuktian tetap harus ditempuh melalui persidangan hingga terdapat keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Di luar perkara individu, Viktor menilai persoalan tersebut harus menjadi momentum untuk memeriksa sistem pengelolaan Perumda Varia Niaga. Evaluasi diperlukan agar keputusan usaha tidak menimbulkan risiko hukum maupun kerugian terhadap perusahaan dan pemerintah daerah.
Perhatian terutama diarahkan pada kerja sama bisnis dengan pihak ketiga. Setiap kesepakatan harus mempunyai dasar legal, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta perhitungan risiko yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Selain mendapatkan potensi PAD dan keuntungan, Perumda juga harus memperhatikan koridor-koridor hukum, terutama hukum bisnis,” ujarnya.
Menurut Viktor, perusahaan daerah tidak hanya mengejar keuntungan. BUMD juga dibentuk untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah serta mendukung pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Tujuan tersebut membuat setiap kebijakan bisnis harus disertai prinsip akuntabilitas. Potensi pendapatan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan aturan, kelayakan mitra, maupun konsekuensi keuangan dari suatu kerja sama.
Komisi II merupakan mitra kerja Perumda Varia Niaga dan mempunyai fungsi pengawasan terhadap jalannya perusahaan. Komunikasi dengan jajaran manajemen selama ini disebut tetap berlangsung, termasuk ketika membahas kegiatan usaha dan sejumlah kemitraan.
Namun, Viktor mengakui tidak seluruh keputusan bisnis disampaikan kepada DPRD. Keterbatasan informasi tersebut dapat menyulitkan lembaga legislatif dalam mendeteksi risiko sejak awal.
Karena itu, mekanisme pelaporan perlu diperjelas, terutama untuk keputusan strategis yang melibatkan nilai besar, aset perusahaan, atau kerja sama jangka panjang. Transparansi tidak dimaksudkan untuk mencampuri kegiatan operasional sehari-hari, melainkan memastikan BUMD tetap berada dalam koridor yang benar.
Viktor juga meminta fungsi Dewan Pengawas Perumda Varia Niaga dioptimalkan. Organ tersebut semestinya memberikan pertimbangan sebelum manajemen mengambil keputusan yang berpotensi memengaruhi keberlangsungan perusahaan.
Pengawasan internal yang efektif dapat menguji kelayakan rencana bisnis dari sisi keuntungan, kepatuhan hukum, dan risiko keuangan. Setiap keputusan penting juga perlu mempunyai rekam administrasi yang dapat diperiksa.
Pemerintah Kota Samarinda sebagai pemilik modal memiliki kewenangan menentukan langkah kelembagaan yang diperlukan. DPRD dapat memberikan rekomendasi melalui fungsi pengawasan, tetapi tetap harus mempertimbangkan perkembangan proses hukum.
“Kita menghargai proses hukum sampai ada keputusan yang inkrah dari pengadilan. Setelah itu, pemerintah kota atau DPRD bisa mengambil keputusan kelembagaan yang tepat,” ujar legislator dari daerah pemilihan Samarinda 5 tersebut.
Menurut Viktor, pembenahan sistem tidak perlu dimaknai sebagai vonis terhadap individu. Evaluasi tata kelola dapat tetap dilakukan untuk menemukan kelemahan pengawasan dan mencegah persoalan serupa terulang.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Samarinda itu berharap kasus tersebut menjadi pelajaran bagi seluruh perusahaan daerah. Kerja sama bisnis harus dibuka secara transparan, melewati pemeriksaan internal, dan dijalankan sesuai ketentuan.
Kepercayaan publik terhadap BUMD bergantung pada kemampuan perusahaan mengelola modal daerah secara sehat. Kontribusi terhadap PAD juga harus dihasilkan melalui kegiatan usaha yang legal, terukur, dan tidak membebani keuangan pemerintah.
“BUMD harus menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat dan PAD, bukan menjadi sumber masalah yang merugikan keuangan daerah. Itu harapan kami ke depan,” tandas Viktor. (Adv)
