Samarinda — Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Darlis Pattalongi, menekankan perlunya pendekatan politik yang realistis dan bertanggung jawab dalam menyikapi keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya, dinamika politik tidak boleh mengabaikan fakta ekonomi, terutama menyangkut pemanfaatan dana negara yang sudah terlanjur besar.
Dalam pernyataannya, Darlis menegaskan bahwa proyek IKN sudah memasuki fase tak terelakkan dan harus dimaksimalkan, bukan diperdebatkan ulang.
“Kalau tidak dilanjutkan, yang rugi besar itu negara kita sendiri. Uang triliunan sudah masuk. Kita tidak bisa lagi bicara suka atau tidak suka,” ujarnya, Jumat (18/7/25).
Pernyataan itu menjadi penanda pergeseran sikap politik Darlis, yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu pihak yang mengkritisi proyek IKN sejak awal.
Ia mengakui bahwa di masa awal wacana pembangunan IKN, dirinya menolak karena menilai kondisi fiskal negara saat itu belum memungkinkan.
“Saya dulu termasuk yang menolak, karena secara rasional saya melihat negara belum cukup kuat secara pendanaan. Banyak cicilan utang negara. Waktu itu saya anggap tidak bijak kalau malah membangun megaproyek,” ungkapnya.
Namun kini, dengan melihat progres pembangunan yang masif dan anggaran besar yang telah dikucurkan, Darlis menilai keputusan untuk terus melanjutkan IKN adalah pilihan paling masuk akal demi mencegah kerugian yang lebih besar.
Menurutnya, politik harus bisa membaca realitas, bukan sekadar berpegang pada idealisme awal yang tak lagi relevan dengan kondisi saat ini.
“Bukan soal mendadak setuju. Tapi ini soal bagaimana kita bertanggung jawab atas uang rakyat yang sudah digunakan. Ini soal keberanian bersikap rasional,” tuturnya.
Darlis juga mengajak semua pihak, termasuk kalangan legislatif dan eksekutif daerah, untuk tidak lagi terjebak pada perdebatan yang stagnan.
Ia menekankan pentingnya mengarahkan energi politik untuk memastikan agar proyek IKN benar-benar berdampak positif bagi masyarakat, khususnya warga Kalimantan Timur.
“Kita tidak bisa menunggu. Kita harus ambil bagian dalam proses ini, agar kita tidak hanya menjadi penonton di tanah sendiri,” pungkasnya.(ADV DPRD KALTIM)
Penulis : NA
