Samarinda – Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi tantangan serius dalam menangani permasalahan sosial, terutama yang menyangkut keberadaan anak jalanan. Namun, upaya selama ini dinilai belum menyentuh akar persoalan karena minimnya dukungan sistem data yang akurat dan terintegrasi.
Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, yang menilai bahwa pendekatan konvensional dalam mengatasi persoalan sosial sudah tidak lagi relevan. Ia menekankan bahwa tanpa sistem data sosial digital yang andal, kebijakan hanya akan bersifat reaktif dan tidak berdampak jangka panjang.
“Kita sering bicara soal anggaran, tapi masalah paling mendasar justru kita tidak tahu siapa yang benar-benar membutuhkan intervensi, di mana mereka berada, dan bagaimana kondisi sebenarnya,” ujarnya, Rabu (23/7/2025).
Menurut Agusriansyah, penanganan kelompok rentan seperti anak jalanan membutuhkan terobosan sistemik berbasis teknologi. Ia mendorong agar pemerintah daerah mulai membangun sistem informasi sosial yang dikelola secara terpusat dan bisa diakses oleh lintas lembaga.
Ia menilai, kehadiran sebuah *dashboard sosial digital* yang memuat data real-time akan sangat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih presisi. Dengan itu, tren peningkatan anak jalanan di wilayah tertentu bisa segera direspons dengan intervensi yang sesuai.
“Kalau kita punya peta digital sosial, maka pengambilan keputusan tidak lagi berdasarkan dugaan. Ini akan mengubah wajah pelayanan sosial menjadi lebih modern dan berbasis kebutuhan riil,” tegasnya.
Lebih jauh, ia juga melihat potensi keterlibatan sektor swasta dalam mendukung transformasi ini, khususnya melalui pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Baginya, investasi CSR di bidang pengembangan aplikasi sosial atau sistem layanan berbasis teknologi justru memberikan dampak yang lebih luas dibanding proyek infrastruktur fisik semata.
Agusriansyah turut mendorong keterlibatan perguruan tinggi dan lembaga riset dalam perumusan kebijakan sosial berbasis data. Menurutnya, sinergi antara birokrasi dan pihak independen dapat menghasilkan sistem analitik yang lebih objektif dan terukur.
“Sudah waktunya kita meninggalkan kebijakan berbasis asumsi. Tanpa riset dan data real-time, kita hanya mengulang pola lama yang stagnan dan tidak menyelesaikan masalah,” tuturnya.
Ia berharap, langkah digitalisasi ini tidak hanya menjadi alat bantu administratif, melainkan sebagai fondasi utama dalam membangun tata kelola sosial yang inklusif, efisien, dan berkeadilan di Kaltim.
“Isu anak jalanan bisa menjadi titik masuk untuk perubahan yang lebih besar. Kalau kita serius membangun sistem, maka dampaknya akan terasa jauh melampaui satu isu saja,” pungkasnya. (Adv DPRD Kaltim)
Penulis NA
