Samarinda – Sekolah dasar negeri (SDN) di Samarinda menghadapi tantangan serius. Dengan ribuan kursi kosong yang tidak terisi, situasi ini menandakan penurunan minat masyarakat terhadap layanan pendidikan yang disediakan oleh negara.
Fenomena ini mengindikasikan ketimpangan daya saing antara sekolah negeri dan swasta yang kian melebar, terutama di tingkat pendidikan dasar.
Ketimpangan ini tidak hanya mencerminkan persoalan teknis, tetapi juga menyentuh aspek persepsi publik terhadap kualitas pendidikan. Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Darlis Pattalongi, menyebut gejala ini sebagai sinyal krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan negeri.
“Yang dipertaruhkan bukan sekadar bangku kosong, tapi wibawa sistem pendidikan publik. Masyarakat makin rasional dan selektif dalam memilih pendidikan, dan sekolah negeri tampaknya belum cukup cepat beradaptasi dengan perubahan itu,” ujarnya, Rabu (23/7/2025).
Dalam praktiknya, banyak orang tua kini lebih memilih sekolah swasta karena dianggap lebih unggul dalam hal pendekatan pembelajaran, kedekatan lokasi, serta layanan pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan zaman.
Di sisi lain, sekolah negeri dinilai tertinggal dalam inovasi kurikulum, kualitas tenaga pendidik, dan pembaruan fasilitas.
Di tengah meningkatnya daya beli dan kesadaran pendidikan masyarakat Kaltim, kondisi ini menjadi tantangan ganda. Di satu sisi, pendidikan swasta berkembang pesat, namun di sisi lain sekolah negeri yang seharusnya menjadi jangkar keadilan sosial justru mulai kehilangan relevansi.
“Kalau ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin kita akan menghadapi gelombang rasionalisasi sekolah negeri, termasuk kemungkinan penutupan di beberapa titik,” tuturnya.
Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar program seremonial atau promosi, tetapi langkah korektif struktural. Ia menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem manajemen sekolah negeri, termasuk peningkatan kualitas guru, perbaikan fasilitas, dan pembaruan model pembelajaran.
Lebih dari itu, Darlis menegaskan pentingnya menjaga eksistensi sekolah negeri sebagai penjaga akses pendidikan yang merata, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mampu menjangkau layanan swasta.
“Kalau sekolah negeri dibiarkan tenggelam, lalu siapa yang akan menjamin pendidikan anak-anak dari keluarga biasa? Negara tidak boleh abai dalam fungsi dasarnya sebagai penyedia layanan pendidikan publik,” tegasnya.
Komisi IV DPRD Kaltim, kata Darlis, terus mendorong agar pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan, tidak tinggal diam. Reformasi sistemik diperlukan agar sekolah negeri bisa bangkit dan kembali menjadi pilihan utama, bukan sekadar alternatif terakhir. (Adv DPRD Kaltim)
Penulis NA
