Samarinda — Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menegaskan pentingnya ketertiban administrasi kependudukan untuk mendukung efektivitas program sosial dari Pemerintah Kota. Ia menilai, tanpa data kependudukan yang akurat, penyaluran bantuan sosial berpotensi tidak tepat sasaran.
“Keberhasilan program sosial sangat bergantung pada pendataan yang jelas. Kalau tidak tertib administrasi, bantuan bisa salah sasaran dan menimbulkan ketimpangan,” ujar Puji (25/7/2025).
Puji mendorong Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Samarinda agar lebih masif melakukan pendataan dan pembaruan dokumen kependudukan warga.
“Kalau masyarakat tertib administrasi, program pemerintah akan benar-benar menyasar kepada yang berhak,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa tanggung jawab terhadap dokumen kependudukan bukan hanya berada di tangan pemerintah, melainkan juga masyarakat. Kesadaran kolektif diperlukan agar pelayanan publik berjalan optimal, mulai dari bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga akses pendidikan.
“Ketidakpedulian terhadap dokumen seperti KTP dan KK akan berdampak luas. Ini persoalan mendasar yang harus diselesaikan,” tegasnya.
Puji menyoroti bahwa tertib administrasi juga membuka ruang partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih adil dan merata.
Komisi IV DPRD Samarinda, lanjutnya, berkomitmen mendukung peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi langsung serta kolaborasi lintas sektor, agar seluruh program dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran.
“Kesadaran antara pemerintah dan warga menjadi kunci utama. Administrasi yang tertib bukan hanya soal data, tapi juga keadilan sosial dalam pembangunan,” pungkasnya. (adv)
