Samarinda — Keindahan Pulau Maratua yang kerap dipromosikan sebagai destinasi wisata unggulan Kalimantan Timur (Kaltim), ternyata menyimpan persoalan serius yang belum tersentuh tuntas oleh kebijakan pembangunan.
Mulai dari abrasi pesisir hingga minimnya akses infrastruktur dasar masih membayangi kehidupan masyarakat di kawasan terluar tersebut.
Anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Syadiah, menyoroti langsung kondisi memprihatinkan tersebut. Ia menegaskan bahwa Maratua bukan sekadar kawasan wisata, melainkan beranda terdepan NKRI yang semestinya mendapatkan perhatian penuh dalam hal pemerataan pembangunan dan perlindungan lingkungan.
“Maratua punya posisi strategis, tapi kondisi pesisirnya semakin rusak oleh abrasi. Kalau ini terus dibiarkan, bukan cuma wisata yang terancam, tapi pemukiman warga juga,” ujarnya, Sabtu (26/7/25).
Kerusakan akibat abrasi tidak hanya terjadi di Teluk Harapan, tapi juga mulai merambah kampung lain seperti Payung-Payung.
Ia mendesak agar penanganan abrasi tidak lagi dilakukan secara sektoral atau insidental, tetapi dirancang melalui pemetaan komprehensif atas wilayah pesisir yang rawan terdampak.
Syarifatul juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Berau dan Pemerintah Provinsi Kaltim.
Meski sebagian besar kewenangan teknis berada di provinsi, ia menilai peran aktif kabupaten tidak bisa dikesampingkan.
“Ini tanggung jawab lintas kewenangan. Kabupaten dan provinsi harus kolaboratif. Jangan saling lempar tugas ketika warga mulai terdampak,” tegasnya.
Tak hanya soal abrasi, ia juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang jauh dari layak. Di Teluk Harapan misalnya, jalan utama yang menghubungkan pemukiman hanya memiliki cor beton sepanjang sekitar 10 meter.
Sementara itu, akses kendaraan sulit masuk, padahal kawasan ini menjadi salah satu titik kedatangan wisatawan, termasuk pemancing dari luar daerah.
“Mobil saja susah masuk, padahal ini kawasan wisata. Banyak pemancing luar daerah datang ke sini, tapi akses jalan malah tak mendukung,” ujarnya.
Ia menilai, ketimpangan antar kampung dalam pembangunan infrastruktur di Maratua bisa memicu kecemburuan sosial. Pemerintah diminta tidak terjebak pada pendekatan pencitraan dengan membangun hanya sebagian wilayah yang mudah diakses.
“Kalau pemerintah serius dengan slogan membangun dari pinggiran, maka Maratua harus masuk daftar prioritas. Jangan tunggu rusak baru ditangani,” tuturnya.
Syarifatul berharap pemerintah dapat menempatkan wilayah perbatasan seperti Maratua bukan hanya sebagai etalase pariwisata, tapi juga sebagai simbol kehadiran negara di garis depan.(ADV DPRD KALTIM)
Penulis: NA
