Samarinda – Upaya membangun kemandirian ekonomi daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terus menjadi sorotan. Di Kalimantan Timur (Kaltim), BUMD masih menghadapi tantangan besar untuk keluar dari bayang-bayang ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyampaikan bahwa tantangan tersebut bukan hanya soal minimnya modal usaha, melainkan juga soal kualitas kepemimpinan di internal BUMD.
Ia menilai, keberadaan BUMD seharusnya menjadi instrumen strategis untuk mendukung pendapatan asli daerah secara berkelanjutan.
“Kita butuh pemimpin BUMD yang punya visi usaha, bukan sekadar menunggu suntikan dana. Harus ada terobosan, ada inisiatif,” ujarnya, Sabtu (26/7/25).
Ananda menilai, banyak potensi ekonomi daerah yang sebenarnya bisa digarap secara maksimal oleh BUMD. Namun, lemahnya pola pengelolaan usaha dan kurangnya inovasi menyebabkan BUMD belum sepenuhnya mampu memberi kontribusi nyata.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan BUMD dalam meningkatkan pendapatan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan direksi dalam membaca peluang pasar dan mengelola aset secara efisien.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya proses rekrutmen yang transparan, agar figur-figur yang terpilih benar-benar memiliki rekam jejak yang bersih dan kemampuan manajerial yang mumpuni.
“Direksi yang profesional itu tidak hanya menghindari beban pada APBD, tapi mampu menciptakan nilai tambah dari potensi yang ada,” tuturnya.
DPRD Kaltim, lanjut Ananda, mendorong agar reformasi tata kelola BUMD tidak berhenti pada struktur kelembagaan, tapi juga menyentuh aspek kepemimpinan dan budaya kerja.
Menurutnya, transformasi hanya akan berjalan jika SDM yang memimpin benar-benar paham arah bisnis dan memiliki komitmen membangun usaha milik daerah sebagai bagian dari tanggung jawab publik.
“BUMD harus jadi kekuatan ekonomi yang berdiri sendiri, bukan sekadar pelengkap administrasi anggaran,” pungkasnya.(ADV DPRD KALTIM)
Penulis : NA
