Samarinda – Pemerataan layanan kesehatan anak di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menyoroti masih lemahnya akses layanan dasar bagi anak-anak di wilayah terpencil, khususnya melalui posyandu.
Menurutnya, penurunan angka stunting tidak cukup hanya lewat intervensi gizi. Infrastruktur dan sistem pelayanan kesehatan yang merata hingga tingkat desa justru menjadi kunci utama.
“Masih banyak anak di desa yang tidak terpantau tumbuh kembangnya karena minimnya kunjungan ke posyandu. Ini celah besar yang harus segera ditutup,” kata Damayanti, Rabu (30/7/25).
Ia menyebut, deteksi dini yang dilakukan di posyandu seharusnya menjadi garda depan dalam pencegahan stunting. Namun faktanya, partisipasi masyarakat masih rendah, terutama di daerah yang jauh dari pusat layanan.
“Kalau kita mau serius mencapai target nasional penurunan stunting 14 persen pada 2025, maka layanan kesehatan tidak boleh hanya fokus di kota. Anak-anak di pelosok juga berhak atas layanan yang sama,” tegasnya.
Politisi dari Komisi IV ini juga mendorong perluasan edukasi bagi masyarakat, termasuk pelibatan aktif perangkat desa dan kader kesehatan dalam membangun kesadaran orang tua untuk rutin memantau kesehatan anak.
Meskipun angka stunting di Kaltim menunjukkan penurunan, Damayanti menilai ketimpangan antarwilayah masih menjadi tantangan besar yang tak boleh diabaikan.
“DPRD Kaltim akan terus mendorong agar alokasi anggaran berpihak pada penguatan layanan kesehatan masyarakat, terutama di lini paling dasar. Posyandu harus aktif, tidak boleh mati suri,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa memperkuat layanan kesehatan anak sejak dini merupakan investasi penting untuk menyiapkan generasi Kaltim yang sehat dan tangguh di masa depan. (ADV DPRD KALTIM)
