Samarinda – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong pemerintah provinsi agar lebih serius dan konkret dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
Dorongan ini disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyikapi masih tingginya kebutuhan dasar di berbagai wilayah, khususnya terkait jalan, jembatan, irigasi, dan drainase.
Menurut Firnadi, kondisi infrastruktur di sejumlah daerah di Kaltim masih jauh dari memadai. Hal ini menghambat konektivitas antarwilayah serta berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.
“Kebutuhan masyarakat untuk pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur itu hampir sama. Kita masih butuh jalan, jembatan, irigasi, badan jalan, parit-parit, dan sebagainya,” ujarnya, Kamis (7/8/25).
Firnadi menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah provinsi. Diperlukan sinergi kuat dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mempercepat realisasi program-program pembangunan yang bersifat teknis maupun strategis.
Ia menyebut skema bantuan keuangan provinsi (bankeu) kepada kabupaten/kota sebagai salah satu pendekatan efektif untuk mendorong percepatan tersebut.
Menurutnya, dengan dukungan anggaran yang memadai dan tepat sasaran, pembangunan dapat lebih cepat menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini belum tersentuh secara optimal.
“Sinergi dengan pemerintah kota dan kabupaten dalam hal ini mempermudah bantuan keuangan, itu salah satu solusi yang bisa mempercepat pembangunan di daerah,” tegasnya.
Selain sektor fisik, Firnadi juga menyoroti pentingnya kelanjutan pembangunan infrastruktur pendidikan. Ia menilai, hibah untuk lembaga pendidikan harus tetap menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan penguatan sumber daya manusia.
“Infrastruktur fisik dan pendidikan harus berjalan seimbang. Hibah kepada lembaga pendidikan juga penting untuk meningkatkan SDM di Kalimantan Timur. Ini bagian dari pembangunan menyeluruh,” jelasnya.
DPRD, kata Firnadi, akan terus mengawal agar seluruh aspirasi masyarakat terkait infrastruktur bisa diakomodasi dalam program dan kebijakan pemerintah daerah, baik melalui APBD murni maupun bantuan keuangan terencana.
Ia menegaskan bahwa dorongan percepatan pembangunan bukan sekadar retorika. Harus ada langkah nyata di lapangan agar masyarakat tidak terus-menerus diberi janji kosong.
“Pembangunan infrastruktur harus benar-benar jadi prioritas. Masyarakat kita menunggu realisasi nyata, bukan hanya janji. Maka dari itu, DPRD mendorong pemerintah untuk bergerak cepat,” pungkasnya.(ADV DPRD KALTIM)
