Samarinda — Kritik tajam kembali dilontarkan Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan, terhadap sistem pendidikan nasional yang dinilai gagal menangkap realitas lokal di daerah.
Menurutnya, pendidikan yang tidak berpijak pada karakter dan kebutuhan wilayah hanya akan memperlebar ketimpangan pembangunan sumber daya manusia (SDM).
“Pendidikan harus berangkat dari realitas yang ada. Ketika sistem pendidikan mampu mencerminkan identitas lokal, maka hasilnya tidak hanya mencetak lulusan berkualitas, tetapi juga memperkuat jati diri dan daya saing daerah,” tegas Agusriansyah, Kamis (7/8/25).
Politisi dari Fraksi PKS ini menyoroti ketimpangan pembangunan SDM di Kalimantan Timur, khususnya di wilayah-wilayah penghasil sumber daya alam yang justru tertinggal dalam kualitas pendidikan dan daya saing.
Ia menilai kurikulum nasional yang bersifat sentralistik menjadi penyebab utama.
“Selama ini pendekatan kita terlalu Jakarta-sentris. Padahal, tiap daerah punya potensi dan tantangan masing-masing. Ketika pendidikan tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat lokal, maka pembangunan pun akan timpang,” paparnya.
Agusriansyah menekankan pentingnya penerapan model pendidikan kontekstual, yang bukan hanya menyesuaikan kurikulum dengan nilai budaya dan kearifan lokal, tetapi juga membangun keterhubungan antara pendidikan dengan potensi ekonomi dan kebutuhan dunia kerja setempat.
“Pendidikan bukan sekadar soal menjaga warisan budaya, tapi juga tentang menyiapkan generasi yang bisa menjawab kebutuhan pembangunan di wilayahnya sendiri. Itu baru relevan,” tambahnya.
Ia mengkritik kebijakan pendidikan nasional yang cenderung memusatkan kewenangan di tangan pemerintah pusat, sementara daerah hanya sebagai pelaksana program yang kadang tak sesuai kebutuhan.
Menurutnya, ini saatnya pemerintah daerah diberi ruang lebih besar dalam merancang arah pendidikan masing-masing.
Sebagai solusi, Agusriansyah mendorong adanya kolaborasi konkret antara pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan komunitas lokal untuk membentuk arah pendidikan yang adil dan relevan.
Dengan begitu, pendidikan tak lagi sekadar jalur formal, tetapi benar-benar menjadi jalan perubahan sosial dan kemandirian wilayah.
“Jika ingin Kalimantan Timur bangkit dengan kekuatannya sendiri, maka pendidikan harus menjadi cermin dari nilai-nilai lokal yang hidup di tengah masyarakat,” pungkasnya.(ADV DPRD KALTIM)
