Samarinda — Peresmian Export Center Balikpapan bukan hanya tentang membuka fasilitas baru, tetapi menjadi momen penting untuk mempercepat lahirnya kekuatan ekonomi rakyat berbasis ekspor.
Hal ini ditegaskan Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra, yang mendorong agar pusat ekspor tersebut tidak berhenti sebagai etalase semata, tetapi benar-benar menjadi mesin akselerasi ekonomi kerakyatan di daerah.
“Export Center ini harus jadi mesin akselerasi ekonomi kerakyatan. Bukan hanya etalase, tapi juga laboratorium inovasi ekspor,” tegas Nurhadi, Kamis (7/8/25).
Ia menekankan bahwa kehadiran pusat ekspor harus menjawab kebutuhan pelaku UMKM secara konkret mulai dari pelatihan, pendampingan teknis, hingga pembukaan akses pasar luar negeri yang selama ini sulit dijangkau oleh usaha kecil dan mikro.
Menurut Nurhadi, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi lokal yang selama ini kurang tersentuh oleh kebijakan ekspor.
Ia menilai momentum ini harus menjadi titik balik, agar pelaku usaha rakyat tidak hanya berkembang di pasar domestik, tetapi juga kompetitif di pasar global.
“Sudah saatnya kebijakan ekspor tak hanya berpihak pada korporasi besar. UMKM juga harus dapat tempat. Produk lokal kita punya potensi besar untuk bersaing di luar negeri,” ujarnya.
Untuk itu, ia mendorong agar Export Center menjadi ruang terbuka bagi kolaborasi lintas sektor terhubung dengan kampus, pelatihan vokasi, asosiasi UMKM, hingga lembaga pembiayaan. Sinergi itu dibutuhkan untuk membangun sumber daya manusia ekspor yang inovatif dan tangguh.
Nurhadi juga menekankan pentingnya riset pasar, pemetaan tren global, serta dukungan kebijakan fiskal dan logistik dari negara.
Menurutnya, ini adalah prasyarat agar UMKM Kaltim dapat masuk ke peta perdagangan global secara berkelanjutan.
“Produk seperti olahan pangan lokal, kerajinan tangan, hingga komoditas khas Kaltim masih sangat potensial. Tapi tanpa inovasi dan dukungan konkret, potensi itu hanya akan jadi cerita,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa bergantung pada sektor migas bukan lagi pilihan masa depan. Justru sektor non-migas, terutama ekspor berbasis UMKM, harus menjadi kekuatan utama ekonomi daerah.
“Jangan hanya jadi seremoni. Kita butuh institusi yang betul-betul hidup dan bekerja untuk rakyat,” tutupnya.(ADV DPRD KALTIM)
