Samarinda – Tepat 17 Agustus 2025, Indonesia merayakan usia ke-80 tahun kemerdekaannya. Namun, di balik semarak perayaan, pertanyaan mendasar kembali muncul: apakah pendidikan kita benar-benar merdeka? Ataukah kita masih terjebak dalam lingkaran masalah klasik yang tak kunjung usai—biaya mahal, akses terbatas, serta kualitas yang timpang?
Pemerintah tahun ini mengusung tema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.”
Namun, jika ditelaah lebih jauh, tema tersebut masih terasa seperti slogan yang belum sepenuhnya berpijak pada realitas, khususnya dalam dunia pendidikan.
Tentu tidak bisa dinafikan, sejak 1945 pendidikan Indonesia telah mencatat sejumlah kemajuan: sekolah negeri kini hadir di banyak pelosok, kurikulum terus berkembang mengikuti zaman, serta kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan kian meningkat. Tetapi kemajuan ini tidak menutup fakta bahwa persoalan krusial terus menghantui.
Sebagai Menteri Advokasi BEM FISIP Unmul, saya melihat setidaknya ada empat isu mendasar yang patut menjadi refleksi pada momentum kemerdekaan ini.
1. Kesenjangan Kualitas Pendidikan
Sekolah di perkotaan jauh lebih maju dibanding sekolah di daerah terpencil. Fasilitas, tenaga pendidik, hingga metode pengajaran menunjukkan ketimpangan yang nyata. Pergantian kurikulum yang terlalu sering juga membuat sekolah di daerah makin tertinggal karena minim kesiapan dan sumber daya.
2. Guru Masih Jadi Korban Sistem
Guru honorer dan swasta menghadapi persoalan kesejahteraan kronis: upah rendah, jaminan sosial minim, hingga status kerja yang tidak jelas. Program PPPK memberi harapan, tetapi masih banyak guru terkendala masalah administratif, usia, dan teknis. Akibatnya, profesi guru yang sejatinya mulia justru sering diperlakukan seolah pekerjaan sukarela.
3. Literasi dan Numerasi yang Tertinggal
Hasil survei internasional seperti PISA menunjukkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung siswa Indonesia masih di bawah rata-rata global. Kondisi ini menegaskan bahwa pendidikan kita belum berhasil melahirkan generasi dengan keterampilan dasar yang kuat, apalagi siap bersaing di tingkat global.
4. Kekerasan, Integritas yang Merosot, dan Biaya Pendidikan yang Tinggi
Data Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat lonjakan kasus kekerasan di sekolah, dari 91 kasus pada 2020 menjadi 573 kasus pada 2024. Ironisnya, pelaku terbanyak justru guru (43,9%), disusul kakak kelas dan masyarakat. Kekerasan di sekolah jelas menciptakan lingkungan yang tidak aman, sekaligus merusak integritas siswa—ditambah dengan praktik kecurangan ujian yang kian marak.
Masalah ini makin diperburuk oleh mahalnya biaya pendidikan. Bagi keluarga kurang mampu, akses pendidikan berkualitas tetap menjadi mimpi yang jauh dari kenyataan.
Refleksi dan Jalan ke Depan
Empat poin di atas hanyalah sebagian dari persoalan besar pendidikan kita. Sesungguhnya masih banyak masalah lain yang menunggu untuk diurai. Karena itu, 80 tahun kemerdekaan seharusnya bukan sekadar momen seremonial, melainkan ruang refleksi bersama.
Kita tidak boleh puas hanya karena anak-anak “bisa sekolah.”
Pendidikan seharusnya menjadi pintu menuju kemerdekaan yang sesungguhnya: membebaskan pikiran, membentuk karakter, dan memampukan setiap generasi tampil sebagai pemimpin masa depan.
Jika ingin menyongsong 100 tahun Indonesia merdeka dengan pendidikan yang benar-benar maju, langkah besar harus segera diambil. Pemerataan fasilitas dan tenaga pendidik di seluruh wilayah mutlak diperlukan. Kompetensi guru perlu diperkuat dengan pelatihan berkelanjutan dan jaminan kesejahteraan layak.
Kurikulum harus stabil dan berorientasi pada kualitas, bukan proyek politik jangka pendek. Dan yang tak kalah penting, revolusi literasi digital harus dipacu agar generasi muda siap menghadapi tantangan global. Kemerdekaan tanpa pendidikan yang merdeka hanyalah setengah jalan. Sudah saatnya kita memastikan bahwa pendidikan di Indonesia benar-benar merdeka, agar bangsa ini dapat melangkah lebih percaya diri menuju abad ke-21.
