Samarinda: Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperkuat kemandirian fiskal kota.
Hal itu ia sampaikan usai menghadiri pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda, yang salah satunya membahas strategi peningkatan PAD pada tahun anggaran mendatang.
“Makanya di pembahasan itu, saya menekankan bagaimana cara untuk bisa menggenjot PAD,” ucap Rohim saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Jumat siang (15/8/2025).
Menurutnya, arah kebijakan fiskal tidak hanya sekadar angka dalam APBD, melainkan juga strategi jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi keuangan daerah. Rohim menekankan agar langkah peningkatan PAD dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi ekonomi masyarakat.
Pemerintah Kota Samarinda sendiri telah menetapkan target PAD sebesar Rp1,2 triliun dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan. Menurut Rohim, angka itu cukup tinggi, namun masih realistis untuk diwujudkan.
“Targetnya Rp1,2 triliun. Tapi melihat realisasi dalam beberapa tahun terakhir, saya optimistis capaian kita bisa lebih besar,” katanya.
Rohim mengungkapkan, tren PAD Samarinda dalam beberapa tahun terakhir selalu melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menurutnya menjadi dasar optimisme bahwa potensi daerah masih sangat besar untuk digarap lebih maksimal.
“Dalam beberapa tahun ke belakang, capaian PAD selalu melampaui target APBD. Jadi wajar kalau kita berharap bisa menembus Rp1,3 triliun, Rp1,4 triliun, bahkan sampai Rp1,5 triliun,” tegasnya.
Ia menilai keberhasilan peningkatan PAD bukan hanya sekadar menunjukkan kemampuan daerah dalam mencapai angka tertentu. Lebih dari itu, capaian tersebut harus mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mengelola sumber daya lokal.
Rohim menekankan, setiap tambahan PAD harus benar-benar kembali kepada masyarakat melalui pembangunan yang memberi manfaat nyata.
“Dengan begitu, kekuatan APBD tidak hanya menjadi catatan fiskal, tetapi juga bukti keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik,” pungkasnya. (adv)
