Samarinda: Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan bahwa arah pembangunan tahun 2026 akan difokuskan pada akselerasi ekonomi dengan prioritas pada infrastruktur berkelanjutan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).
“Jadi 2026 ini temanya akselerasi ekonomi untuk infrastruktur berkelanjutan dan pengembangan SDM,” ucapnya saat ditemui di Kantor DPRD Kota Samarinda, Jumat siang (15/8/2025).
Rohim menjelaskan, tema tersebut dipilih karena sesuai dengan tantangan ekonomi yang tengah dihadapi, baik di level global, nasional, maupun daerah. Menurutnya, gejolak ekonomi dunia ikut berimbas pada kontraksi di Indonesia, yang kemudian berpengaruh langsung terhadap kondisi fiskal daerah.
“Jadi itu kita anggap relevan dengan kondisi yang ada saat ini. Kondisi global dan nasional berdampak pada kontraksi ekonomi. Salah satunya di tingkat nasional masih dilakukan efisiensi sebagaimana di tahun 2025, dan berpeluang berlanjut di 2026,” jelasnya.
Ia menyebut, kebijakan efisiensi pemerintah pusat berdampak besar bagi daerah, terutama karena adanya pemotongan dana transfer yang selama ini menjadi penopang utama fiskal daerah.
“Dampaknya akan ada lagi pemotongan dana transfer dari pusat,” tegas Rohim.
Politikus tersebut menekankan, Samarinda tidak boleh terus-menerus bergantung pada transfer pusat. Sebab, ketika terjadi pemangkasan, daerah akan mengalami guncangan serius dalam pembiayaan pembangunan.
“Kalau daerah terlalu mengandalkan dana transfer dari pusat itu bisa berdampak buruk saat terjadi pemangkasan,” ujarnya.
Untuk itu, Rohim mendorong Pemkot Samarinda agar serius mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai, peningkatan PAD adalah langkah strategis untuk memperkuat postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Maka penting bagi Kota Samarinda untuk secara optimal menggenjot PAD, dengan cara itu postur APBD kita bisa dibuat lebih ideal,” ungkapnya.
Ia menambahkan, porsi PAD yang ideal seharusnya mampu menyumbang 30 hingga 50 persen terhadap APBD. Dengan demikian, Samarinda akan memiliki kemandirian fiskal yang lebih baik dan tidak terlalu bergantung pada pusat.
“Yang ideal itu porsi PAD bisa mencapai 30, 40, bahkan sampai 50 persen dari postur APBD,” jelas Rohim.
Meski saat ini kontribusi PAD Kota Samarinda belum mencapai angka tersebut, Rohim menilai tren yang ada sudah cukup positif dan menjadi modal awal untuk memperkuat fondasi fiskal daerah di tahun-tahun mendatang.
“Meskipun belum sampai ke persentase itu, tetapi situasi kita sudah cukup baik,” pungkasnya. (adv)
