TENGGARONG – Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar rapat koordinasi lintas bidang sebagai respons terhadap isu pungutan administrasi yang sempat mencuat di internal instansi tersebut.
Rapat yang berlangsung pada Kamis (2/10/2025), dan dihadiri oleh seluruh kepala bidang beserta jajaran, termasuk Kepala Bidang Cipta Karya, Muhammad Jamil.
Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas PU Kukar, Wiyono, menegaskan bahwa seluruh proses administrasi di DPU Kukar, mulai dari pembuatan kontrak, pemeriksaan dokumen, hingga pencairan dana, harus berjalan sesuai aturan resmi tanpa ada pungutan tambahan di luar ketentuan.
Arahan ini sekaligus menjadi klarifikasi resmi bahwa DPU Kukar berkomitmen menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.
“Kami tidak ingin ada pungutan tambahan di luar aturan. Semua proses administrasi wajib sesuai prosedur resmi. Integritas adalah fondasi utama dalam pelayanan kami,” tegas Wiyono di hadapan seluruh peserta rapat.
Menanggapi arahan tersebut, Kabid Cipta Karya, Muhammad Jamil, menyatakan dukungannya penuh terhadap langkah yang ditempuh pimpinan.
Ia menegaskan bahwa Bidang Cipta Karya siap menjalankan instruksi, dengan memastikan setiap program pembangunan sarana dan prasarana publik dilakukan secara transparan.
“Arahan Bapak Kadis sangat jelas, dan Kami di Bidang Cipta Karya mendukung penuh upaya menjaga integritas dan transparansi,” ucapnya
“Seluruh pekerjaan akan Kami jalankan sesuai prosedur, agar masyarakat mendapatkan manfaat yang nyata tanpa ada celah penyimpangan,” ujar Jamil.
Jamil menambahkan, program pembangunan di bidang Cipta Karya yang mencakup penyediaan infrastruktur permukiman, gedung fasilitas umum, hingga sanitasi, harus benar-benar dikerjakan dengan mengutamakan akuntabilitas.
“Masyarakat menaruh harapan besar pada layanan kami. Oleh karena itu, kepercayaan publik adalah hal yang paling penting untuk dijaga,” katanya.
Selaras dengan arahan Kadis PU, Muhammad Jamil juga menilai rencana penerapan **sistem e-kontrak** akan membantu proses pengadaan dan pembangunan menjadi lebih mudah, cepat, serta transparan.
“Dengan digitalisasi, pekerjaan Kami bisa lebih terukur, terbuka, dan tentu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada DPU Kukar,” jelasnya.
Rapat koordinasi ini menjadi momentum, untuk memperkuat sinergi di seluruh bidang DPU Kukar.
Baik Cipta Karya, Bina Marga, maupun Sumber Daya Air, semua menyatakan siap mendukung langkah Kadis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
“Kami akan terus bersinergi, memastikan setiap kebijakan yang diarahkan pimpinan dijalankan di lapangan. Harapan kami, pelayanan publik di DPU Kukar makin berkualitas dan membawa manfaat luas bagi masyarakat,” pungkas Jamil. (Adv-DPU Kukar)
