Samarinda: DPRD Kota Samarinda mendesak Pemerintah Kota melakukan evaluasi terhadap kebijakan Sistem Satu Arah (SSA) yang saat ini diberlakukan di sejumlah ruas jalan.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyebut penerapan SSA belum sepenuhnya efektif karena masih memicu pelanggaran di lapangan.
Deni mengungkapkan, pelanggaran banyak terjadi di kawasan Jalan Gatot Subroto dan Jalan Camar. Sejumlah pengendara terpantau nekat melawan arah karena harus memutar terlalu jauh untuk mencapai tujuan.
“Resistensi warga itu terlihat dari banyaknya pelanggaran. Karena itu, kebijakan ini tidak bisa hanya dilihat dari sisi aturan lalu lintas saja, tapi juga dari sisi sosial dan ekonomi warga,” ujarnya.
Untuk itu, DPRD mengusulkan penerapan SSA secara fleksibel dengan mempertimbangkan kondisi kepadatan lalu lintas di lapangan.
Menurut Deni, kebijakan berbasis waktu dinilai lebih adil bagi masyarakat, khususnya bagi warga yang tinggal jauh dari kawasan tersebut serta pengemudi transportasi daring yang terdampak.
“Ketika jam padat, SSA diberlakukan penuh. Namun saat lalu lintas lengang, ruas jalan bisa dibuka kembali dengan pengawasan petugas,” tegasnya.
DPRD berharap kebijakan ini dapat menjadi solusi antara kepentingan rekayasa lalu lintas dan kenyamanan masyarakat, sehingga penerapan SSA berjalan efektif tanpa menimbulkan keluhan berkepanjangan. (adv)
