Samarinda — Sekretaris Komisi III DPRD Samarinda, Arie Wibowo, mengapresiasi ketegasan Dinas Perhubungan (Dishub) dalam menerapkan kebijakan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan Kota Tepian, termasuk Jalan Abul Hasan.
Namun, ia menilai penerapan kebijakan tersebut perlu diiringi dengan sosialisasi yang matang dan pendekatan yang lebih manusiawi.
Arie mengingatkan, kebijakan transportasi yang diterapkan tanpa masa transisi dapat menimbulkan kesan otoriter dan membingungkan masyarakat.
“Seperti kemarin kan tiba-tiba langsung diterapkan satu arah, mungkin kurang sosialisasinya, jadi kesannya kita jadi otoriter,” ujarnya (5/10/2025).
Ia juga menyoroti keluhan warga terkait pengaturan parkir di Jalan Abul Hasan. Saat ini, posisi parkir masih sejajar (paralel) sehingga kapasitas kendaraan terbatas. Warga pun mengusulkan agar posisi parkir diubah menjadi serong untuk meningkatkan daya tampung.
“Saya sempat dapat permintaan dari warga Abul Hasan agar parkir di sana jangan lurus tapi serong, jadi isinya lebih banyak. Ini mungkin bisa dikaji,” ungkapnya.
Menurutnya, Dishub perlu menindaklanjuti masukan masyarakat dengan kajian teknis agar kebijakan penataan lalu lintas tidak menimbulkan keresahan.
Arie menegaskan, keberhasilan kebijakan transportasi bergantung pada keseimbangan antara ketegasan dan empati terhadap masyarakat.
“Artinya penerapan kebijakan itu harus tegas, memang harus seperti itu, tapi tetap memperhatikan sisi kemanusiaannya,” pungkasnya. (adv)
