Kutai Timur— Dalam upaya memperkuat kualitas demokrasi di tingkat lokal, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Safuad, menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-10 di Jl. SP 5 Blok J, Kelurahan Manunggal Jaya, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, Rabu (22/10/2025).
Forum yang bertema “Pemilukada Langsung: Masalah dan Tantangannya” ini menghadirkan dua narasumber, yakni Bahar, SP., MP. dan Rudi, SP., MP., dengan Tomas Pali, ST. bertindak sebagai moderator. Peserta kegiatan berasal dari kalangan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Kutai Timur.
Dalam sambutannya, Safuad menegaskan pentingnya mengembalikan semangat demokrasi langsung sebagai sarana rakyat menentukan pemimpinnya tanpa intervensi elit politik. Menurutnya, Pemilukada langsung adalah instrumen utama untuk memastikan kedaulatan rakyat tetap terjaga.
“Demokrasi harus lahir dari partisipasi rakyat, bukan hasil kompromi politik di ruang tertutup. Tantangan yang kita hadapi saat ini bukan pada sistem langsungnya, tetapi pada bagaimana kita mengelolanya agar lebih bersih dan transparan,” ujar Safuad.
Ia menambahkan bahwa kaum muda, khususnya mahasiswa, memiliki peran strategis dalam menjaga integritas demokrasi melalui pendidikan politik dan keterlibatan aktif dalam proses pemilihan.
Sementara itu, Bahar, SP., MP., selaku narasumber pertama, menyoroti bahwa persoalan utama Pemilukada langsung bukan hanya politik uang, tetapi juga lemahnya kesadaran publik terhadap nilai demokrasi. Ia menilai, reformasi politik lokal harus dimulai dari penguatan literasi politik di tingkat akar rumput.
“Kita sering bicara demokrasi, tapi lupa bahwa demokrasi tak akan hidup tanpa pemahaman. Masyarakat perlu dididik agar tidak hanya memilih karena uang atau janji, tapi karena rekam jejak dan gagasan calon,” jelas Bahar.
Narasumber kedua, Rudi, SP., MP., menggarisbawahi tantangan administratif dan teknis dalam penyelenggaraan Pemilukada langsung, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil seperti Kutai Timur. Menurutnya, aspek logistik dan sumber daya penyelenggara sering kali menjadi hambatan yang berimbas pada rendahnya partisipasi.
“Di daerah seperti Rantau Pulung, infrastruktur dan akses informasi masih terbatas. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan penyelenggara agar proses demokrasi bisa menjangkau semua lapisan masyarakat,” ungkap Rudi.
Sesi diskusi berlangsung interaktif. Para mahasiswa STIPER Kutai Timur aktif mengajukan pertanyaan seputar peran generasi muda dalam memperkuat demokrasi dan bagaimana menghadapi praktik politik pragmatis menjelang Pemilukada 2029 mendatang.
Moderator Tomas Pali, ST. menutup forum dengan menegaskan pentingnya ruang-ruang dialog seperti ini bagi kalangan akademik.
“Kampus harus menjadi laboratorium demokrasi, tempat mahasiswa belajar berpikir kritis dan menyuarakan perubahan,” ujar Tomas.
Di akhir kegiatan, Safuad menekankan bahwa demokrasi daerah tidak bisa dibangun hanya lewat kebijakan, tetapi juga lewat kesadaran kolektif masyarakat.
“Demokrasi yang kuat tumbuh dari rakyat yang sadar, terdidik, dan berani berpihak pada kebenaran,” pungkasnya.
