Samarinda – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Kota Samarinda menyampaikan kritik keras terhadap usulan Presiden Kedua RI, Soeharto sebagai pahlawan nasional. Kritik tajam tersebut disampaikan oleh Bendahara DPC GPM Kota Samarinda, Ricard Parera, yang dinilai sebagai bentuk keteledoran bangsa dalam memahami sejarah bangsa.
Ricard sapaan akrabnya menyampaikan bahwa, mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah langkah untuk mengabaikan luka sejarah bangsa.
“Pengusulan nama Soeharto sebagai pahlawan itu menunjukan bahwa bangsa ini tidak bisa memahami dengan baik sejarahnya sendiri,” tegas Ricard.
Menurutnya, gelar pahlawan nasional merupakan simbol penghormatan yang sangat tinggi bagi orang yang berjuang untuk rakyat bukan meninggalkan catatan kelam di masa lalu.
Dirinya juga menyinggung sederet peristiwa kelam yang terjadi di masa pemerintahan Orde Baru dan masih membekas hingga kini, mulai dari peristiwa Tragedi 1965-1966, peristiwa Tanjung Priok, Tragedi Talangsari, Kejadian 27 Juli (Kudatuli), Penembakan Misterius (Petrus), Malapetaka 15 Januari (Malari), Tragedi Trisakti. Dia menilai semua peristiwa tersebut meninggalkan luka mendalam dan korban yang tak terhitung jumlahnya.
“Pahlawan itu kan simbol dari perjuangan rakyat, di masa Orde Baru itu menewaskan ribuan dan bahkan jutaan nyawa loh, fakta sejarahnya begitu dan tidak bisa kita lupakan begitu saja. Lalu bagaimana seorang pelaku Pelanggaran HAM Berat dijadikan sebagai pahlawan nasional?,” ucapnya.
Terakhir, Ricard menegaskan bahwa, pemberian gelar pahlawan kepada orang yang memiliki rekam jejak pelanggaran HAM berat merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.
“Kalau bangsa ini menetapkan soeharto sebagai pahlawan nasional, maka bangsa ini membenarkan penindasan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang berani mengakui kesalahan masa lalunya,” pungkasnya.
