
SANGATTA – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) Komisi B, Faisal Rachman, menegaskan komitmennya mendorong model pengembangan perkebunan yang berpusat pada masyarakat. Menurutnya, hal ini merupakan fondasi utama dalam membangun kemandirian ekonomi daerah yang berkelanjutan.
“Jadi basis perkebunan yang ada di Kutai Timur itu adalah perkebunan yang berbasis kekuatan masyarakat,” tegas Faisal.
Ia mengakui bahwa peran pemerintah dalam merencanakan program-program strategis tetap sangat crucial. Tanpa perencanaan yang matang dari pemerintah, upaya pengembangan tersebut tidak akan memiliki arah yang jelas dan sulit untuk diimplementasikan secara optimal di lapangan.
“Ya programnya tentu harus pemerintah rencanakan.”
Faisal menjelaskan bahwa fokus pengembangan harus ditujukan pada pemanfaatan ruang atau lahan-lahan yang masih memiliki potensi ekonomi namun belum tergarap maksimal. Syarat utamanya, kawasan tersebut harus memiliki status jelas dan bukan merupakan kawasan hutan yang dilindungi, guna menghindari konflik dan masalah hukum di kemudian hari.
“makanya ruang-ruang itu tadi, ruang-ruang yang masih memiliki potensi dan itu bukan kawasan hutan.”
Harapannya, dengan membuka akses terhadap lahan-lahan produktif tersebut, masyarakat lokal akan mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk meningkatkan kesejahteraannya. Skema yang diusung adalah penciptaan perkebunan rakyat, di mana masyarakat bertindak sebagai subjek utama, dari proses penanaman hingga pengelolaan hasilnya secara mandiri.
“diharapkan bagaimana masyarakat kita yang diberikan kesempatan untuk melakukan penanaman perkebunan yang berbasis rakyat.”
Kebijakan ini dianggap sebagai langkah nyata untuk mentransformasi struktur ekonomi Kutim yang selama ini bergantung pada sektor ekstraktif, menuju ekonomi yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pengembangan perkebunan berbasis masyarakat ini juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan sekaligus menciptakan lapangan kerja baru yang produktif bagi warga lokal. (ADV)













